Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Hari Pertama Makan Bergizi Gratis di Beberapa Daerah, Ada yang Telat Makan Menunggu Pejabat Datang
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Untuk pertama kali, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal. Ini yang belum sempat dilakukan presiden sebelumnya," kata Gus Ipul dalam Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dikutip rilis resmi, Kamis, 9 Januari 2025.
Ia mengatakan sebelumnya kementerian dan lembaga memiliki data masing-masing. Data tunggal sosial ekonomi akan menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda. Mereka tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri.
"Atas arahan presiden, data kita akan dilebur dengan data kementerian lembaga, maka ke depan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," katanya.
Ia menjelaskan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan untuk memadankan data tersebut untuk diolah agar lebih akurat. Ia pun meminta para pilar sosial ikut memutakhirkan data tunggal tersebut nantinya. "Cara formal melalui musyawarah, kelurahan, desa seperti biasa," katanya.
Lalu jalur kedua, katanya, melalui aplikasi cek bansos. Aplikasi tersebut menyediakan usul sanggah dengan melampirkan bukti foto rumah, kondisi keluarga, dan hal lainnya yang perlu disertakan.
"Seluruh pendamping sesuai arahan presiden ikut memutakhirkan dan perbaiki data," katanya.
Gus Ipul menegaskan ke depan ia akan memulai langkah keterbukaan data. Pilar sosial memiliki tanggungjawab untuk membuat penerima manfaat bantuan Kemensos naik kelas. "Supaya mereka lulus, naik kelas menjadi keluarga mandiri," katanya.
Ia menyebutkan tiap pendamping mendampingi 300 penerima manfaat. Ia menargetkan tiap tahun ada 10 penerima bantuan dari tiap pendamping yang digraduasi.
"Saya lapor presiden, kalau diizinkan saya ingin ada target keluarga penerima manfaat graduasi," katanya.
Pilihan editor: Sederet Fakta Virus HMPV yang Sudah Masuk ke Indonesia
Foto 
