Berita dalam Sepekan

 

---

 

Pesawat Garuda Nyaris Bertabrakan

KEMENTERIAN Perhubungan menerjunkan tim investigasi untuk menyelidiki insiden dua pesawat Garuda Indonesia yang nyaris bertabrakan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Banguningsih Pramesti mengatakan investigasi bertujuan mengetahui kronologi kejadian. “Pilot dan petugas ATC (air traffic controller) kami panggil,” ujarnya, Kamis, 12 Desember lalu.

Peristiwa bermula ketika pesawat dengan nomor penerbangan GA-649 mendarat di landasan RWY07L pada 12 Desember lalu. Pesawat tersebut sudah diarahkan oleh petugas masuk ke NC4 dan NP1. Pada saat yang sama, pesawat Garuda Indonesia nomor GA-264 berada di apron atau Taxiway NP2, yang membuat kedua pesawat berhadapan.

Pejabat Direktorat Operasi Garuda Indonesia Captain Tumpal M. Hutapea menjelaskan, insiden itu terjadi lantaran komunikasi yang kurang baik antara pilot dan petugas ATC. Menurut dia, pilot GA-649 salah menangkap instruksi petugas yang membuat badan pesawat berbelok di area taxiway.

 

---

 

Samsu Umar Abdul Samiun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

 

Diskon Hukuman Penyuap Akil Mochtar

MAHKAMAH Agung memangkas hukuman mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, terpidana kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. “Masa hukuman yang harus dijalani tiga tahun dari sebelumnya tiga tahun sembilan bulan,” ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Jumat, 13 Desember lalu.

Putusan peninjauan kembali itu dibuat pada 12 Desember 2019 oleh trio hakim: Suhadi, Eddy Army, dan Mohammad Askin. Ketiganya mengabulkan permohonan Samsu yang menilai hakim keliru menerapkan pasal pidana terhadap dirinya. Samsu mengklaim duit yang diberikannya bukan suap, melainkan pemberian hadiah atau janji.

Samsu dibui lantaran terbukti menyerahkan uang sebesar Rp 1 miliar. Uang tersebut dia berikan kepada Akil setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menggelar pemungutan suara ulang, yang kemudian dimenangi Samsu.

 

---

 

MK Batasi Hak Politik Mantan Narapidana

MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan pembatasan hak politik mantan narapidana. Hakim MK yang dipimpin Anwar Usman sependapat dengan dalil penggugat yang meminta adanya jeda waktu jika narapidana berniat maju dalam pemilihan kepala daerah. “Ini kado terindah di hari pemberantasan korupsi,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, 11 Desember lalu.

Putusan MK hanya mengabulkan setengah dari jeda waktu yang diajukan para pemohon selama sepuluh tahun. Peluang keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah pun hanya terbuka bagi mantan narapidana yang tindak pidananya tidak berulang.

Komisi Pemberantasan Korupsi berharap putusan itu jauh lebih pro­gresif. “Para koruptor semestinya dihukum maksimal agar mereka tidak lagi memimpin masyarakat,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

 

---

 

Pelantikan sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Desember 2019. TEMPO/Subekti

 

Presiden Lantik Sembilan Anggota Wantimpres

PRESIDEN Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbang­an Presiden (Wantimpres) pada Jumat, 13 Desember lalu. Mereka berasal dari berbagai kalangan, dari politikus, pengusaha, hingga ulama. “Beliau-be­liau ini memiliki kapasitas memberikan nasihat dan pertimbangan kepa­da presiden, baik diminta maupun tidak diminta,” kata Jokowi di Istana Negara.

Mereka yang dilantik adalah politikus senior Partai Demokrasi Indo­ne­sia Perjuangan, Sidarto Danusubroto; politikus Golkar, Agung Lak­so­no; mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo; serta bekas Menteri Ko­or­dinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Sedangkan dari unsur pe­bisnis, terpilih bos Mustika Ratu, Putri Kuswisnuwardhani; pemilik Grup MedcoEnergi, Arifin Panigoro; bos Mayapada Group, Dato Sri Tahir; dan peng­usaha Mardiono.

Satu lagi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, Muham­mad Luthfi bin Yahya. “Ini bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab,” ujar Luthfi.