Menteri Sosial Tekankan Kesetaraan Akses Kerja Bagi Penyandang Disabilitas

TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Sosial berjanji akan mendorong kesetaraan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Setara berkarya menjadi komitmen nasional dalam memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sudah ada aturan yang mewajibkan instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Adapun untuk perusahaan swasta, kata menteri yang biasa dipanggil Gus Ipul itu, diwajibkan untuk mempekerjakan satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.

Aturan yang dimaksud adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Jadi sesuai arahan Presiden, kami nanti diminta berkoordinasi dengan semua instansi. Kami akan berkirim surat, juga berkoordinasi bahwa ada kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas,” ucap Gus Ipul dalam acara Hari Disabilitas Internasional yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, pada Ahad, 1 Desember 2024.

Menurut Gus Ipul, para penyandang disabilitas juga perlu mendapat pelatihan agar nantinya mereka bisa mengisi ruang di  instansi tempat mereka bekerja. Dia menuturkan saat ini Kementerian Sosial sedang merintis aplikasi untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja khusus untuk penyandang disabilitas.

Kementerian Sosial sendiri, seperti dilansir Antara, menyatakan telah menerapkan Undang-Undang tersebut dan saat ini memiliki 60 tenaga kerja disabilitas dari 3.000 pegawai yang ada. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melanjutkan, ketika penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan dalam memenuhi hak-haknya tentunya mereka akan lebih mudah untuk berkarya.