Mereka tidak seperti kerbau

GOLKAR kebobolan. Ada anasir PKI yang menyusup ke Golkar, bahkan ada yang berhasil duduk di kursi Dewan Pimpinan Pusat. Sinyalemen ini, meski masih samar-samar, diungkapkan oleh bekas Menko Kesra Alamsyah Ratu Perwiranegara ke media massa, dua pekan lalu. "Ada eks anggota CGMI yang berteriak-teriak antiPKI di DPP Golkar," ujar anggota dewan pembina Golkar itu. Boleh jadi, Alamsyah bermaksud memberikan peringatan dini kepada Golkar, yang tengah menyongsong Munas IV, Oktober nanti. Agar munas mendatang tak kebobolan untuk kedua kalinya, "Baik untuk ketua maupun anggota DPP, harus ada syarat tambahan dalam riwayat hidup yang dibuat Kopkamtib," ujar Alamsyah, seperti dikutip Harian, Terbit, dua pekan lalu. Takut kebobolan bukan hal baru di Golkar. Syamsir Alamsyah sempat tampil menjadi Ketua DPRD, bahkan merangkap sebagai Ketua DPD Golkar, di Kabupaten Payakumbuh, Sum-Bar. Syamsir tersingkir setelah dituduh sebagai bekas anggota organisasi terlarang setelah meng-Golkar-kan diri selama 17 tahun. Dia dicopot dari jabatannya, Maret silam. Kemungkinan PKI menyusup ke orpol atau Golkar, menurut Alamsyah, sungguh bukan hal yang mustahil, walaupun organisasi-organisasi itu telah melakukan screening ketat. Jumlah mereka sangat besar. Menurut pidato terakhir Ketua Umum PKI D.N. Aidit, tutur Alamsyah, anggota aktif PKI ada 4 juta orang. Belum terhitung simpatisannya, atau anggota ormas yang jadi onderbouw-nya, seperti CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), SOBSI, Sarbupri, Gerwani, dan Lekra. "Ke mana mereka, apa sudah mati semua? Tentu mereka masih berada di antara kita," kata Alamsyah. "PKI itu pintar," tambahnya. Kalau menyusup ke organisasi agama, tutur purnawirawan letjen ini, mereka berlaku seperti ulama, atau pendeta. Pun bila masuk ke orpol atau Golkar, mereka akan bertingkah laku menurut tata cara organisasi tersebut, bahkan lebih patuh dari rekan-rekannya. Jadi, sulit bagi anggota lain mencurigainya, kata Alamsyah. Bukti-bukti tertulis tentang keanggotaan mereka juga sulit dicari. "Sulit melacak mereka, karena mereka tidak dicap seperti kerbau. PKI-nya tidak dicap di kening," tambahnya. Alamsyah pun mendorong agar para pejabat orpol atau Golkar tak ragu mengambil tindakan tegas terhadap fungsionarisnya yang terbukti terlibat organisasi haram itu. "Kita 'kan sudah mencanangkan bersih lingkungan," ujarnya. Tidak jelas kenapa Alamsyah baru mengungkapkan hal ini sekarang. Juga belum jelas apakah Alamsyah telah melaporkan sinyalemennya itu ke Kopkamtib, seperti dianjurkan oleh Menko Polkam Sudomo dua pekan lalu. Waktu itu Sudomo menganjurkan agar bila ada warga yang memiliki bukti ada eks anggota PKI yang menyusup, agar melaporkannya kepada pihak yang berwaJib, dan tidak langsung meramaikannya. Kubu Golkar tampak tersentak oleh pernyataan Alamsyah. "Saya belum tahu, nanti saya akan tanya ke Pak Alamsyah." ujar A.E. Manihuruk, salah seorang Ketua Badan Pembinaan Kader Pusat Golkar. Bahwa Alamsyah membuat pernyataan tentang hal peka itu, kata Manihuruk, "Hak dia ngomong begitu." Tanggapan resmi tak akan dlaJukan oleh DPP Golkar. "Kecuali kalau dia bilang, ini orangnya, mari kita periksa," tutur bekas Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) itu. DPP Golkar pun belum menunjukkan niat hendak menyidik kecurigaan Alamsah. "Untuk menjadi pimpinan Golkar, kader telah menjalani saringan ideologis yang ketat," kata Oka Mahendra, Wakil Sekjen DPP Golkar. Oka menyayangkan tudingan Alamsyah. "Mestinya pernyataan semacam itu didukung dengan fakta-fakta," ujarnya. Untuk lolos dari saringan itu, tentu, bukan perkara mudah. Golkar, kata Oka, selalu waspada. "Ini soal prinsipiil. Ada atau tak ada pernyataan seperti itu, kami selalu meningkatkan kewaspadaan," ujarnya. Setiap kader, misalnya, diwajibkan menuliskan riwayat hidupnya secara lengkap. Riwayat hidup yang dituliskan menyangkut soal keluarga, pendidikan, pengalaman berorganisasi, sampai sejarah perjuangan pribadi. Agar semua yang tertulis itu bisa dipertanggungjawabkan secara obyektif, "Kami kerja sama dengan ABRI, karena mereka yang paling tahu soal itu," ujar Oka. Di tengah tuduh-menuduh ini, penting untuk dicatat keterangan Pangkopkamtib/ Menhankam L.B. Moerdani pekan lalu. Ia menegaskan, seperti yang telah dikatakan Menko Polkam Sudomo, tidak ada unsur PKI yang masuk ke pemerintahan dan ABRI. "Jadi, kalau ada yang mengatakan kemasukan, itu menghina," katanya.