Munas dengan dana ramping

KETUA Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional (Munas) Golkar V, Ismael Hasan, ketiban urusan yang tak sedikit. Maklum, pesta lima tahunan itu tinggal sepekan lagi. Ismael tak tampak senewen. Itu boleh jadi lantaran masalah penting di kepanitiaan, yakni soal dana, telah tertanggulangi. Musyawarah lima hari itu, 20 sampai 25 Oktober, akan dihadiri sekitar 2.000 peserta termasuk para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Bahkan, Presiden Soeharto, sebagai Ketua Dewan Pembina, juga akan terlibat di Munas, terutama dalam memusyawarahkan siapa yang akan duduk sebagai Ketua Umum Golkar. Para peserta musyawarah akan bersidang di Jakarta Hilton Convention Center dan menginap di lima hotel berbintang, tak jauh dari Senayan. Biayanya, tutur Ismael, Rp 2,2 miliar. Angka itu sudah dirampingkan dari anggaran yang dipatok sebelumnya, Rp 4 miliar. Walhasil, peserta dari Jakarta tak kebagian jatah kamar hotel. Dalam soal pengumpulan dana, Ismael harus berterima kasih kepada Hutomo Mandala Putra (Tommy), bos kerajaan bisnis Humpuss. Tommy bekerja efektif sebagai ketua tim keuangan, unit kecil yang diperbantukan pada panitia Munas. Hanya dalam tempo tiga bulan, putra kelima Presiden Soeharto ini berhasil memobilisasi dana yang diperlukan Munas dari para pengusaha. Semula orang menduga, keterlibatan Tommy dalam panitia Munas itu merupakan persiapannya terjun dalam kepengurusan Golkar. Tapi spekulasi ini ditepis oleh bos Humpuss itu. Ia mengaku belum tertarik aktif di gelanggang politik. ''Saya mending jadi pengusaha saja,'' ujarnya kepada Jawa Pos. Sikap Tommy itu makin mengukuhkan posisi abangnya, Bambang Trihatmodjo, sebagai calon kuat untuk jabatan bendahara. Betapapun para konglomerat telah turun tangan, tidak semua pengeluaran terpikul. Transportasi delegasi dari daerah (DPD I dan II) ditanggung masing-masing. ''Yang dulu-dulu memang begitu,'' ujar Effendy Ritonga, Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, kepada TEMPO. Dan itu bukan perkara besar kendati Sumatera Utara mengirim sekitar 100 kader ke Munas Golkar. Peserta Munas ini paling besar dari DPD II, kepengurusan di daerah tingkat II. Menurut Agung Laksono, Sekjen Kosgoro, yang menjadi salah satu wakil ketua panitia Munas, setiap DPD II, yang jumlahnya lebih dari 300 buah, mengirim empat orang peserta, termasuk bupati atau wali kota, yang secara otomatis menjadi dewan penasihat Golkar setempat. Lantas, dari 27 DPD I masing-masing mengutus enam orang pengurus, termasuk gubernur, yang menjadi ketua dewan pertimbangan di wilayahnya. Setiap provinsi juga diizinkan membawa 10 orang lagi sebagai peninjau. Pengurus pusat (DPP), yang jumlah seluruhnya 45 orang, yang menjadi penyelenggara, tentu akan mengambil peran penting dalam Munas ini. Organisasi massa yang selama ini menjadi anak-anak Golkar, semacam MKGR, Kosgoro, SOKSI, dan Tarbiyah, mendapat tiket pula. Menurut Agung, anak-anak Golkar ini jumlahnya sekitar 100 buah. ''Jadi, wakil mereka sekitar 200 orang,'' ujar bos ANTeve itu kepada Ricardo Indra dari TEMPO. Yang menarik disimak adalah suara mana yang lebih menentukan. ''Golkar masih paternalistik. Suara Jakarta masih akan dominan,'' ujar seorang pengamat. Putut Trihusodo dan Sri Wahyuni