Musim Deklarasi buat Inkumben

"UNDANGAN" mendadak dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membatalkan deklarasi dukungan tujuh bupati dan wali kota untuk calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Senin dua pekan lalu. Semula dukungan akan diumumkan di depan kantor gubernur setelah para kepala daerah se-Sumatera Barat itu menghadiri pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta-Zohirin Sayuti, di gubernuran.

Mereka bahkan sudah membuat surat pernyataan dukungan yang diteken bersama di sela-sela pelantikan Deri-Zohirin. Surat itu di antaranya menyatakan mereka mendukung Presiden Jokowi dan berharap pemerintah Jokowi melanjutkan pembangunan.

Pernyataan itu urung dibacakan karena Gubernur Irwan keburu memanggil mereka ke ruang kerjanya. Menurut Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, yang hadir dalam pertemuan, Irwan mengatakan ingin terlihat netral lantaran partainya, Partai Keadilan Sejahtera, mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dalam pemilihan presiden 2019. ”Gubernur ngomong sebenarnya ia telah mendukung Presiden Jokowi,” ujar Hendrajoni, yang juga Ketua Partai Amanat Nasional Pesisir -Selatan, kepada Tempo pada Kamis pekan lalu.

Irwan memimpin Sumatera Barat sejak 2010. Pada periode kedua, ia didampingi Nasrul Abit, yang juga Ketua Partai Gerindra Sumatera Barat.

Menurut Nasrul Abit, yang juga ada di ruangan, surat tersebut diperlihatkan para kepala daerah kepada dia dan Irwan. ”Sebagai dasar untuk meminta waktu deklarasi,” katanya. ”Tapi akhirnya sepakat ditunda satu hari kemudian.”

Para kepala daerah menyadari posisi Irwan. Mereka tak jadi melakukan deklarasi di depan kantor Irwan dan memutuskan menunda pengumuman itu selama sehari. Esoknya, ketujuh kepala daerah menyampaikan dukungan di Hotel Grand Inna Muara, Kota Padang. Tujuh kepala daerah itu adalah Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati Dharmasraya Sultan Riska Tuanku Kerajaan, dan Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi.

Ditunda sehari, gerakan ini justru mendapat tambahan dukungan. Tiga kepala daerah lain bergabung di Grand Inna dan turut meneken surat dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Mereka yang baru bergabung adalah Wali Kota Solok Zul Elfian, Bupati Solok Gusmal, dan Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi.

Bupati Dharmasraya Sultan Riska menuturkan, mereka menyokong Jokowi karena banyak program inkumben di Sumatera Barat. Salah satunya pembangunan jalur kereta api dari Padang ke Bandar Udara Internasional Minangkabau, yang beroperasi pada Mei lalu. Yuswir Arifin dari Sijunjung mengatakan dukungan ini tidak gratis. Ia berharap pemerintah pusat mengucurkan anggaran tambahan karena dana daerahnya terbatas. ”Kami sangat membutuhkan bantuan dari pusat,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak menjawab pertanyaan Tempo ihwal pertemuan di ruang kerjanya dan dukungannya untuk Jokowi-Ma’ruf. Ia hanya menyatakan sedang berada di Australia hingga Senin pekan ini. Dalam sejumlah kesempatan, Irwan menolak menjawab pertanyaan soal sikapnya dalam pemilihan presiden. ”Saya gubernur sampai 2021,” katanya, akhir Juli lalu. ”Siapa pun presidennya adalah atasan saya. Jadi, dalam urusan politik, saya enggak ada urusan.”

Deklarasi di Sumatera Barat menggegerkan Jakarta. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sampai memanggil Hendrajoni untuk meminta penjelasan karena sikapnya sebagai kader berbeda dengan keputusan partai yang mengusung Prabowo-Sandiaga. Sebelum menjadi politikus, Hendrajoni adalah polisi dengan pangkat terakhir ajun komisaris besar.

Seorang petinggi PAN menceritakan isi pertemuan Zulkifli dan Hendrajoni. Hendrajoni, seperti dituturkan politikus ini, mengatakan tak bisa mendukung Prabowo-Sandiaga lantaran istrinya maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari NasDem, partai pendukung pemerintah. ”Hendrajoni juga mengeluhkan kasus hukumnya akan dibuka kalau tidak mendukung Jokowi-Ma’ruf,” ujar sumber ini. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan sejumlah kader partainya yang mengambil sikap berbeda dengan keputusan partai mengaku takut dirundung kasus.

Zulkifli Hasan tak membantah atau membenarkan pertemuannya dengan Hendrajoni. ”Itu hak setiap orang mendukung siapa saja,” ucapnya. Hendrajoni menyanggah anggapan bahwa dukungannya untuk Jokowi-Ma’ruf lantaran ditekan kasus hukum. Tiga hari seusai deklarasi di Grand Inna di Padang, Hendrajoni mundur dari PAN. ”Alhamdulillah dia mengundurkan diri karena saya sudah siap meneken surat pemecatan,” kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Kecurigaan kepala daerah pindah perahu karena ditekan kasus hukum juga dilontarkan Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, kadernya yang menjabat Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, tiba-tiba pindah ke NasDem saat Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus dugaan korupsi bantuan penanganan banjir di Manado pada 2014. ”Patut diduga pindah karena kasus hukum yang sedang dihadapinya,” ujar Hinca.

Sekretaris Jenderal NasDem Johnny Plate menampik tudingan bahwa bergabungnya Vicky ke NasDem karena ditakut--takuti. ”Itu gosip yang tidak bermutu.”

EMPAT tahun lalu, Sumatera Barat adalah salah satu medan kekalahan Joko Widodo. Di sana, Jokowi-Jusuf Kalla mendapatkan 539 ribu suara. Sedangkan lawannya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, meraup 1,7 juta suara.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan, partainya belajar banyak dari kekalahan itu. Maka, untuk merebut hati warga Sumatera Barat, PDIP mendorong Jokowi mengebut sejumlah janji kampanye setelah ia terpilih sebagai presiden. ”Jokowi tidak mempersiapkan untuk kepentingan pemilihan presiden 2019, tapi sungguh-sungguh menjalankan janjinya,” ucap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, Selasa pekan lalu.

Partai banteng juga mengutus Ketua PDIP Sumatera Barat Alex Indra Lukman mendekati para kepala daerah dengan menjual program-program Jokowi yang telah rampung. Alex mengatakan sudah lama mendekati sejumlah kepala daerah. Sumatera Barat, kata dia, dirancang sebagai tempat deklarasi pertama para kepala daerah yang akan diikuti daerah lain. ”Sumatera Barat didesain untuk jadi trigger bagi daerah lain,” ujar Bendahara Tim Kampanye Daerah Joko Widodo-Ma’ruf Amin Sumatera Barat ini.

Sebelum sepuluh kepala daerah tadi melakukan deklarasi, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf sesungguhnya berniat melepaskan Sumatera Barat. Kekalahan pada 2014 ditambah kerasnya isu agama membuat tim setengah hati menggarap daerah ini. Maka, dalam rapat di Rumah Cemara—markas tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf—pada tiga pekan lalu itu, tim memutuskan untuk menggarap secara optimal pemilih di semua provinsi di Jawa ditambah Sumatera Selatan atau Sumatera Utara. Pemilih di Jawa dan Sumatera Selatan mencapai 113 juta orang atau sekitar 61 persen dari total pemilih yang berjumlah 185,9 juta.

”Tapi, karena ada deklarasi di Sumatera Barat, kami jadi tertantang untuk memenangkan Jokowi di sana,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Kini tim menargetkan bisa menangguk hingga 50 persen pemilih yang berjumlah sekitar 3,4 juta.

Ucapan Alex Indra Lukman tampaknya terbukti. Lima hari setelah deklarasi di Sumatera Barat, 13 bupati dan 1 wali kota di Kalimantan Tengah menyatakan berada di kubu Jokowi-Ma’ruf. Tapi dukungan itu bersyarat. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta Jokowi memberikan posisi menteri kepada putra daerahnya. ”Kami tidak main-main memberikan dukungan,” ucapnya.

Dukungan tampaknya akan mengalir dari daerah lain. Gubernur Sumatera Selatan terpilih, Herman Deru, yang dilantik pada Senin pekan ini, mengatakan akan mengajak 17 kepala daerah koleganya mendukung Jokowi-Ma’ruf. Herman juga telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menjelaskan sikapnya yang berbeda dengan partai yang mengusungnya dalam pemilihan gubernur. ”Saya dari dulu dukung Jokowi. Tidak ada tekanan atau ancaman kasus,” ujar bekas Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Gubernur yang telah menyatakan dukungan di antaranya Gubernur Papua Lukas Enembe; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa; Gubernur Bali I Wayan Koster; Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat; dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Abdul Kadir Karding mengklaim sudah ada 31 gubernur serta 359 bupati dan wali kota yang berada di barisan Jokowi-Ma’ruf.

Walau dukungan dari kepala daerah melimpah, Karding mengatakan tim yang berada di lapanganlah yang berperan sentral menggarap pemilih. ”Partai yang harus mengawal dan menggunakan jaringannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” katanya. Karding mencontohkan pemilihan Gubernur Jawa Timur yang telah lewat. Pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, yang didukung banyak kepala daerah, kalah oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, ANDRI EL FARUQI (SUMATERA BARAT), KUKUH S. WIBOWO (JAWA TIMUR), SIDIK PERMANA (BOGOR).