Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Gibran Rakabuming Raka tidak tergesa-gesa menghapus sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB melalui jalur zonasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan pernyataan Gibran akan menghapus sistem PPDB Zonasi terkesan tergesa-gesa dan reaksioner. P2G berharap pemerintah pusat tidak asal menghapus PPDB Zonasi tanpa ada kajian akademik yang objektif dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jangan sampai keputusan mendadak menghapus sistem PPDB Zonasi ini berdampak kontraproduktif kepada siswa dan sistem pendidikan secara umum,” kata Satriwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 November 2024.
Satriwan menyebut jangan sampai penghapusan PPDB mendadak, justru semakin membuat tingginya angka putus sekolah, menciptakan kastaisasi sekolah kembali, biaya pendidikan di sekolah swasta makin mahal, dan anak-anak dari keluarga miskin makin tertinggal jauh di belakang.
Menurut Satriwan, sistem PPDB Zonasi tujuan awalnya sangat baik, yaitu menciptakan pemerataan kualitas dan akses sekolah dan pendidikan, mendekatkan anak dari rumah ke sekolah, dan memberikan affirmative action bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Namun, setelah 7 tahun berjalan, sistem PPDB Zonasi masih berkutat dengan masalah yang sama, yakni tidak meratanya sebaran sekolah negeri di wilayah Indonesia; pelaksanaan PPDB di daerah tak didasarkan pada analisis demografis siswa; tak didasarkan analisis geografis akses dari rumah ke sekolah; manipulasi KK demi sekolah favorit. Ada juga praktik pungli dan intervensi agar diterima di sekolah tertentu; dan belum terciptanya pemerataan kualitas sekolah secara nasional seperti tujuan semula zonasi.
“Sejauh ini, kami dari P2G tidak melihat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sudah melakukan kajian dan pelibatan publik dalam diskusi yang mengundang semua unsur pemangku kepentingan pendidikan seperti organisasi pendidikan, organisasi guru, akademisi, kampus LPTK, dan orang tua murid,” kata Satriawan.
P2G menilai yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi dan kajian mendalam mengenai sistem PPDB Zonasi. Misalnya, apa saja perbaikan yang harus dilakukan jika dilanjutkan. Lalu yang harus diperhatikan adalaj bagaimana sistem penggantinya jika PPDB zonasi dihapus, bagaimana dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak, dan apa dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional.
Satriwan kengatakan Mendikdasmen harus melibatkan partisipasi publik semua unsur pemangku kepentingan pendidikan. Jadi, tidak bisa asal memutuskan apalagi dilakukan tergesa-gesa.
“P2G berharap Kemdikdasmen membuat grand design skema Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berpihak pada seluruh anak Indonesia,” ujar Satriawan.
Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengaku sudah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk menghapus sistem zonasi PPDB. Gibran mengulangi lagi pernyataannya dalam arahan di rapat koordinasi tentang evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah pada Senin, 11 November 2024.
“Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala Dinas Pendidikan Itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan Pak,’” kata Gibran dalam sambutan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Hotel Menteng, Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Kamis 21 November 2024.
Gibran mengatakan jika berbicara masalah Generasi Emas 2045, kuncinya adalah pada pendidikan anak-anak muda. Untuk memperbaiki sistem pendidikan, mantan Wali Kota Solo ini sudah menyarankan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menambah kurikulum coding dan kecerdasan buatan, selain menghapus sistem zonasi. “Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain,” kata Gibran.
Daniel A.Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
