Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tetap ngotot mendukung pemilu sistem proposional tertutup, walaupun seluruh partai di parlemen menolak sistem tersebut. Saat ini perdebatan sistem pemilu masih menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hasto, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu konsisten mendukung sistem proporsional tertutup dengan alasan menjaga marwah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia. Sebab dengan sistem proporsional tertutup, maka menurut Hasto akan ada tanggung jawab partai politik untuk mendidik dan menyiapkan kadernya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Proses kaderisasi di internal partai, adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin, 6 Maret 2023.
Hasto menyebut PDI Perjuangan kukuh mendorong sistem proporsional tertutup demi kepentingan bangsa dan negara. PDIP ingin parpol memastikan setiap partai mempersiapkan para anggotanya untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi.
"Bagaimana (kualitas) anggota dewan kalau basisnya hanya popularitas? Kalau ke mana-mana modalnya hanya membawa kamera kemudian mengabadikan kegiatannya, tapi melupakan substansinya. Sehingga politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara," kata Hasto.
Hasto pun mencontohkan fenomena ketika terjadi bencana, banyak politikus datang hanya untuk menunjukkan telah berbuat, tapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa. Misalnya dengan mengedepankan mitigasi bencana hingga pengaturan tata ruang.
"Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara kami, gotong royong," kata Hasto.
PDIP Khawatir Proposional Terbuka Sebabkan Nepotisme
Hasto menjelaskan pemilu proposional terbuka berbasis pada individu, sehingga dikhawatirkan dapat mendorong nepotisme yang makin marak. Ia mencontohkan adanya partai yang demi mendapatkan kursi di parlemen lalu mencalonkan keluarga pejabat dan sosok populer. Tetapi, kata Hasto, partai itu melupakan proses kaderisasi di internal partainya.
"Itulah yang disikapi sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban," kata Hasto.
Saat ini, sidang gugatan sistem pemilu masih mengagendakan keterangan pihak terkait. Pada sidang selanjutnya yang diagendakan 8 Maret 2023, MK bakal mendengarkan keterangan pihak terkait, yakni DPP PBB dan Derek Loupatty, dan kawan-kawan.
Gugatan uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka ini kembali diajukan ke MK pada akhir November 2022. Salah satu pemohon perkara adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Sampai saat ini, agenda sidang tersebut telah memasuki tahap mendengarkan penjelasan dari pihak terkait. Terbaru dari sidang tersebut, Munathsir Mustaman yang mewakili Partai Garuda menolak sistem proporsional tertutup karena akan terjadi kemunduran dalam perpolitikan dan kehidupan bangsa Indonesia. Sebab, masyarakat tidak memilih langsung caleg seperti halnya yang berlaku saat ini, melainkan ditunjuk oleh parpol sebagaimana sebelum Pemilu 2009.
Pilihan Editor: Zulkifli Hasan PAN Ancam Kerahkan Massa Jika MK Setujui Sistem Proporsional Tertutup
Foto 
