DIAM-diam Pak Harto telah meneken surat penting: susunan dan personalia Dewan Pembina Golkar. Pekan lalu, surat tertanggal 15 November itu beredar secara terbatas di kantor pusat Golkar di Slipi. Susunan Dewan Pembina dianggap penting oleh sejumlah pengamat karena akan mencerminkan arah politik pada 1998. Ternyata Pak Harto, selaku Ketua Dewan Pembina, yang terpilih dalam Musyawarah Nasional V Golkar di Jakarta akhir Oktober lalu, tak butuh waktu lama untuk melengkapi kepengurusan lembaga yang memainkan peran penting dalam Golkar ini. Mengingat Dewan Pembina bukan saja punya kewenangan membatalkan kebijaksanaan pimpinan pusat Golkar, tapi juga bisa membekukan sementara kepengurusannya jika dinilai telah melenceng dari keputusan yang digariskan dalam Munas. Maka, dalam tradisi politik Golkar, saran dan petunjuk Dewan Pembina sangat berperan dalam mengendalikan roda organisasi. Ini, antara lain, terlihat dalam penentuan daftar calon anggota DPR/MPR dalam Pemilu 1992 lalu. Dewan Pembina, waktu itu, dikabarkan telah mencoret sejumlah calon yang disodorkan Ketua Umum Golkar, Wahono. Bahkan, dalam Munas V Golkar kemarin, Dewan Pembina juga menjadi tonggak penentu terpilihnya Harmoko sebagai ketua umum organisasi berlambang pohon beringin itu. Tentang personel Dewan Pembina sekarang, Pak Harto didampingi 9 wakil ketua dan 35 anggota. Mereka yang menjadi wakil ketua adalah Wakil Presiden Try Sutrisno, keempat menteri koordinator, yakni Menko Polkam Soesilo Soedarman, Menko Industri dan Perdagangan Hartarto, Menko Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan Saleh Afiff, dan Menko Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas, serta tiga menteri, yakni Menteri Hankam Edi Sudradjat, Menteri Ristek B.J. Habibie, dan Menteri Agama Tarmizi Taher. Satu-satunya wakil ketua yang tidak duduk dalam kabinet adalah Soegiarto. Ia sekarang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Tak aneh bila selentingan terdengar bahwa duduknya Letjen (Purnawirawan) Soegiarto, lulusan Akademi Militer tahun 1960, dan pernah menjadi Kasospol ABRI, dipandang sejumlah pengamat mewakili unsur militer. Benarkah? ''Jangan berpikir dikotomis begitu. Beliau juga kader Golkar,'' kata Ketua Umum Golkar Harmoko kepada TEMPO. Kesembilan wakil ketua Dewan Pembina ada yang ditugasi sebagai pengamat umum, sebagai pengamat wilayah, sebagai pengamat ilmuwan dan cendekiawan, dan ada pula yang ditugasi sebagai pengamat rohaniwan. Pejabat yang juga naik peringkat adalah Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tandjung. Ia terpilih sebagai Sekretaris I merangkap anggota Dewan Pembina. Dan yang terpilih sebagai Sekretaris II sampai VI adalah Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita, Nyonya A.S. Moerpratomo, Rahardi Ramelan, Giri Soeseno Hadihardjono, dan Gatot Suherman. Posisi Kepala Sekretariat Dewan Pembina yang ditinggalkan Ary Mardjono terpilih sebagai Sekjen Golkar diisi oleh Mayjen Tony Hartono, Dirjen Persmanvet Departemen Hankam. Tony, seangkatan dengan Pangab Jenderal Feisal Tanjung di Akademi Militer, mulai dikenal saat menjadi juru bicara Fraksi ABRI dalam Sidang Umum MPR lalu. ''Dia ditunjuk Pak Harto atas saran Pak Feisal dan Habibie,'' kata sumber TEMPO di Golkar. Lalu siapa Koordinator Presidium Harian Dewan Pembina? ''Ini akan ditentukan kemudian,'' kata Harmoko. Dalam surat keputusan Ketua Dewan Pembina disebutkan bahwa koordinator ini akan ditunjuk lewat keputusan tersendiri. Di situ akan ditentukan apakah jabatan ini dipegang bergiliran oleh wakil ketua (selain Wapres) atau dipegang secara tetap seperti dijabat Jenderal (Purnawirawan) Maraden Panggabean selama dua periode lalu. Sampai akhir Desember nanti, ''kartu'' ini masih di tangan Habibie. Wahyu Muryadi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini