Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyalurkan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP) Plus kepada 707.622 siswa hari ini, Kamis, 20 Maret 2025. “Dulu secara total itu hanya 520 ribu, sekarang ini bertambah menjadi 707 ribu. Jadi ada penambahan kurang lebih 126 ribu,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, pada Kamis, 20 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: RUU Masyarakat Adat yang Terkatung-katung
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain mendapatkan beasiswa, kini para siswa penerima KJP Plus juga dapat mengakses tempat-tempat wisata edukatif Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas), Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, berbagai museum, serta Taman Mini Indonesia Indah (TMII) secara gratis.
Pramono mengatakan program KJP Plus ini menelan anggaran sebesar Rp 824 miliar. Jumlah ini, kata dia, telah ditambah dengan anggaran yang semula akan dialokasikan pada program sarapan bergizi gratis.
Pramono mengaku bersyukur salah satu program quick wins seratus hari kerja pertamanya ini dapat terealisasi dengan cepat dan lancar. “Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), kami juga bisa tingkatkan menjadi 20 ribu,” kata dia.
Adapun, penyerahan KJP Plus secara simbolik dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno didampingi Wakil Ketua DPRD Jakarta Rani Mauliani dan Sekretaris Daerah Jakarta Marullah Matali.
Sebelumnya, Pramono membeberkan alasannya menambah kuota penerima KJP. Salah satu alasannya adalah karena Pramono lahir dari keluarga yang melek pendidikan. Ibu Pramono adalah seorang guru. "Kenapa ini saya lakukan? Karena saya ini anaknya guru," ujarnya dalam sambutan di acara buka puasa DPD Partai Golkar Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.
Pramono mengklaim, dirinya memilih untuk menambah kuota penerima KJP karena merasakan sendiri sulitnya akses masyarakat untuk bersekolah. Ia bahkan bercerita harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
"Saya tahu bagaimana menjadi orang yang tidak mampu harus bersekolah," kata mantan Sekretaris Negara tersebut.
Menurut Pramono, keputusannya untuk menambah jumlah penerima KJP merupakan jawaban dari persoalan riil yang ia lihat di masyarakat. Sehingga, hal tersebut dijadikan sebagai program prioritasnya ketika menjabat.
"Yang kemudian saya akan selesaikan tidak lebih dari 1 bulan. Dan saya akan selesaikan dalam minggu-minggu ini," ucapnya.
Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
