Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Debat Calon Wakil Presiden antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga uno pada Ahad lalu, 17 Maret 2019, menyisakan berbagai catatan bagi dua kubu yang bertanding dalam Pemilihan Presiden 2019. Salah satu persoalan yang belum dijawab oleh program yang telah disampaikan masing-masing cawapres adalah soal reformasi tata kelola kelembagaan guna memperbaiki riset di Tanah Air.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Keduanya menawarkan peningkatan dana anggaran riset, tetapi belum ada yang menawarkan reformasi tata kelola kelembagaan," kata dosen dan peneliti dari Universitas Indonesia Inaya Rakhmani dalam diskusi di Kantor Tempo, Ahad, 17 Maret 2019.
Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin, berjanji bakal menyatukan lembaga-lembaga riset menjadi Badan Riset Nasional untuk mengoordinasikan dana riset, serta menyiapkan dana abadi untuk riset. Inaya melihat Ma'ruf luput menjelaskan bagaimana mekanisme penyaluran dana kepada lembaga anyar itu.
"Ada masalah birokrasi di riset dan pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi," kata Inaya. "Belum jelas bagaimana lembaga itu bisa efektif melakukan pekerjaannya, padahal setiap lembaga sudah punya tugas pokok dan fungsi yang sudah tercatat di aturan."
Melawan gagasan Ma'ruf Amin, Sandiaga menawarkan solusi berbeda. Ia menyatakan kunci dari penyelesaian persoalan riset adalah pada kolaborasi. Sandiaga menyatakan akan berfokus kepada sinergi antara dunia akademi, pemerintah, dan dunia usaha, di samping ia juga bakal menambah alokasi dana riset.
"Kami pastikan dunia usaha mendapat insentif baik fiskal maupun non-fiskal, kalau berinvestasi di riset," ujar Sandiaga. Ia berjanji nantinya setiap riset yang dikeluarkan peneliti akan terpakai untuk menciptakan inovasi di berbagai bidang.
Inaya menyebut janji sandiaga memiliki nilai positif maupun negatif. Sisi bagusnya, keterpakaian riset bisa naik bila program itu dijalankan. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan bahwa jenis penelitian bukan hanya penelitian terapan, ada pula penelitian dasar.
"Masalahnya bagaimana kalau riset yang dibutuhkan justru mengkritisi kebijakan atau kinerja pemerintah. Karena salah satu memperbaiki kinerja adalah dengan mengetahui kekurangan," ujar Inaya.
Secara keseluruhan, Inaya mencatat kekurangan Ma'ruf Amin dan Sandiaga adalah belum jelasnya tata kelola dana riset tersebut. Di sisi lain, pendanaan dijanjikan bakal mengalir lebih banyak. "Sementara tata kelola kelembagaan belum jelas soal uang akan disalurkan lewat mana dan diterima lembaga mana, serta bisa tahun berganda tidak, karena selama ini APBN itu kan per tahun, sementara untuk penelitian itu waktunya terlalu pendek," kata dia.
Foto 
