Pengamat Sarankan Pengawasan Kepala Daerah Ketimbang Retret Tiap Tahun

TEMPO.CO, Jakarta --Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan pemerintah perlu menguatkan pengawasan tata kelola pemerintahan alih-alih menggelar retret kepala daerah setiap tahun. Menurut dia, cara tersebut bisa mendorong peningkatan kinerja kepala daerah.

“Cukup mengoptimakan struktur tata kelola pemerintahan. Kami bisa mendorong agar kepala daerah bertindak independen dan menghadirkan kebijakan yang baik,” kata Media Wahyudi saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Maret 2025.

Media Wahyudi mengatakan fungsi pengawasan sebenarnya bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Parlemen di daerah, kata dia, bisa memberikan kritik dan mengevaluasi secara berkala program-program kepala daerah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kegiatan retret kepala daerah digelar lagi. Menurut dia, retret kedua itu untuk melihat kinerja pemerintahan daerah setelah satu tahun bekerja. "Supaya mengevaluasi target yang diberikan. Supaya tidak omon-omon," ujar dia.

Media Wahyudi menegaskan, evaluasi terhadap kepala daerah bisa lebih efisien tanpa perlu agenda seremonial seperti retret kepala daerah yang menghabiskan banyak anggaran jika fungsi pengawasan dijalankan dengan optimal. “Pemborosan anggaran, pasti ya. Kalau setiap tahun ada 500-an kepala daerah diundang, dan ujung-ujungnya bukan hal substansial, tentu disayangkan,” ujar dia.