Perlu Selera Untuk Melangkah

APAKAH pencairan huhungan diplomatik Indonesia-RRC sudah perlu? Di tengah ramainya suara pro dan kontra dalam masalah ini, TEMPO mewawancarai Menlu Mochtar Kusumaatmadja. Berikut adalah sebagian jawaban yang diberikan Menlu Pada Susanto Pudjomartono dari TEMPO di rumahnya pekan lalu: Bagaimana sebetulnya posisi Indonesia saat ini dalam rangka usaha normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC? Posisi pemerintah RI tidak berubah, yaitu tetap bermaksud mencairkan hubungan diplomatik sepenuhnya dengan RRC dengan meneruskan persiapan yang diperlukan agar pencairan itu tidak membawa akibat yang merugikan kepentingan nasional kita. Persiapan ini meliputi masalah pokok sebagai berikut: Pertama pendaftaran semua orang Cina dan keturunan Cina, baik yang sudah warganegara maupun yang tidak. Kemudian pewarganegaraan orang Cina dan keturunan Cina yang bukan atau belum warganegara RI. Ada kurang lebih 900.000 orang yang bukan warganegara RI. 820.000 di antaranya WN RRC dan 80.000 stateless. Jumlah yang belakangan ini secara teknis stateless karena kita tidak punya hubungan dengan apa yang disebut Republik Cina (Taiwan). Masalah berikutnya adalah peninjauan kembali semua perjanjian dan persetujuan RI-RRC. Yang ketiga, soal utang RI pada RRC sebesar US$ 54 juta yang dibuat pada 1965. Kemudian soal gedung-gedung dan rumah perwakilan RRC. Yang terakhir soal yang menyangkut pembukaan perwakilan diplomatik dan konsuler. Itu masalah-masalah pokok yang perlu dipersiapkan baik-baik sebelum kita bisa mengadakan perundingan. Bagaimana tentang bantuan RRC pada gerakan komunis di Asia Tenggara? Kita memang ingin mengetahui sikap pemerintah dan pimpinan politik RRC tentang 2 soal. Pertama tentang kebijaksanaan pemerintah RRC sekarang terhadap Cina perantauan. Kedua sikap pimpinan RRC terhadap gerakan komunis di negara-negara Asia Tenggara. Yang juga ikut menjadi pertimbangan kita untuk tidak terlalu buru-buru ialah karena perubahan yang terjadi di dalam negeri RRC. Walau secara formal bisa dikatakan itu urusan mereka, namun mau tak mau akan punya pengaruh pada perundingan dan pelaksanaan pencairan hubungan diplomatik. Sekarang tampaknya Deng Xiaoping sudah lebih mantap lagi kedudukannya. Hingga persoalan ini sudah tidak menjadi pikiran lagi. Kabarnya dalam bulan-bulan mendatang akan datang suatu delegasi dari RRC untuk memulai pembicaraan mengenai pencairan hubungan ini. Memang ada suatu understanding bahwa pada saat yang akan disepakati nanti akan datang suatu perutusan ke sini yang tingkatnya dan ruang lingkup tugasnya sedang dalam pertimbangan. Tapi sangat mungkin utusan pertama yang akan datang ke Jakarta ini tidak untuk mengadakan perundingan mengenai soal pencairan. Dengan kata lain, perutusan pertama itu akan mengetuk pintu dan kulo nuwun dulu? Bisa dibilang begitu. Langkah pe siapan apa yang sudah dilakukan untuk usaha pencairan ini? Misalnya dalam masalah pokok yang pertama -- yang buat Indonesia mungkin yang terpenting -- yakni pendaftaran kembali dan pewarganegaraan orang-orang keturunan Cina dengan dikeluarkannya Inpres no. 2/1980 dan Keppres 13/1980. Selain itu kalau ini bisa dikatakan kemajuan, praktis dalaln pergaulan diplomatik internasional kita sudah mengadakan hubungan yang biasa, saling mengunjungi atau konsultasi. Pada waktu Sidang Umum PBB 1978 misalnya, saya menerima undangan makan dari Menlu RRC Huang Hua di New York. Bagaimana tentang jalur hubungan partai ke partai dalam hubungannya dengan bantuan RRC pada gerakan komunis di negara-negara Asia Tenggara? Itu adalah calculated risk (risiko yang diperhitungkan) yang harus kita ambil. Kita tahu bahwa itu tidak bisa dihilangkan. Akan sangat naif sekali kalau kita mengira atas pertanyaan itu kita akan mendapat jawaban Ya dari RRC. Lalu tentang pelarian PKI yang sekarang ditampung Beijing? Itu soal sopan santun. Memang akan sangat membantu kalau mereka tidak secara terang-terangan memberi perlindungan. Selama mereka menghadapkan tamu yang datang dari sini dengan orang-orang semacam itu tentu tidak akan menambah selera kita untuk memulai langkah pencairan. Menampung orang yang pernah mengkhianati kita bisa dianggap suatu unfriendly act (tindakan tidak bersahabat). Tidak akan ada harga diri kita kalau kita terus mau nyelonong selama orang-orang itu masih terang-terangan dipajang. Keuntungan dan kerugian apa dari adanya pencairan hubungan diplomatik dengan RRC? Keuntungannya tidak banyak sebetulnya. Apapun keuntungan yang bisa diperoleh di bidang diplomatik sudah kita peroleh sekarang. Kecuali adanya gedung kedutaan besar di masing-masing ibukota, praktis semua hubungan diplomatik itu berjalan, walaupun melalui Perwakilan Tetap RI di New York. Jadi dari sudut untung rugi tidak ada alasan untuk cepat-cepat mencairkan hubungan. Satu-satunya alasan adalah kita tidak bisa mengabaikan suatu negara yang potensialnya begitu besar seperti RRC dan sebagai imbangan terhadap pengaruh Uni Soviet. Lalu tentang keterlibatan RRC dalam G30S/PKI dulu itu? Keterlibatan itu menjadi salah satu sebab mengapa kita tidak terburu-buru dan perlu sangat hati-hati dalam mencairkan hubungan. Namun kita tidak perlu begitu jauh hingga membutakan diri pada realitas politik dunia dan menolak untuk mengadakan hubungan diplomatik kembali.