Menjelang Coblosan Pilkada 27 November 2024: Seberapa Siap Logistik Pemilihan?

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memberikan pelatihan kepada saksi dari perwakilan partai politik dalam kegiatan Fasilitasi Pelatihan Saksi di Kudus, Jawa Tengah, 22 November 2024. ANTARA/Yusuf Nugroho

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan penyelenggara pilkada di semua daerah sudah siap menggelar pemungutan suara. KPU provinsi sudah mendistribusikan logistik ke semua KPU kabupaten/kota. Bahkan logistik pilkada sudah mulai dibagikan dari gudang KPU kabupaten/kota ke panitia pemilihan kecamatan (PPK). Selanjutnya, PPK akan mendistribusikan logistik tersebut ke setiap TPS satu hari sebelum pencoblosan. “Posisi logistik bergerak semua di lapangan,” ujarnya, Ahad, 24 November 2024.

Yulianto menyatakan petugas KPPS sudah siap menggelar pencoblosan. Mereka sudah mendapat bimbingan teknis tentang prosedur pemungutan dan perhitungan suara, serta cara mengunggah perolehan suara pasangan calon ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)—aplikasi penghitungan suara milik KPU. Petugas KPPS juga terus menguji coba Sirekap hingga dipastikan tidak ada kendala pada hari pencoblosan.

Namun, kata Yulianto, penggunaan Sirekap akan terhambat di daerah blank spot, yaitu daerah yang tidak terjangkau sambungan listrik dan jaringan Internet. Petugas KPPS di daerah blank spot dipastikan tidak dapat menggunakan Sirekap pada hari pencoblosan.

Untuk mengatasinya, Yulianto mengimbuhkan, KPU mengizinkan petugas KPPS di daerah tersebut merekap hasil pilkada secara offline lebih dulu. Setelah itu, mereka akan mencari lokasi yang terjangkau jaringan Internet untuk mengunggah hasil pilkada di TPS yang bersangkutan ke aplikasi Sirekap. “Biasanya di kantor desa ada koneksi Internet. Kalau sudah di sana, mereka bisa unggah,” ujarnya.

Yulianto melanjutkan, KPU juga sudah mengantisipasi petugas KPPS yang kelelahan atau sakit saat bertugas. KPU bekerja sama dengan pemerintah daerah menyiapkan tenaga medis. Meski begitu, ia yakin penghitungan suara dalam pilkada 2024 tidak akan membuat petugas KPPS kelelahan karena prosesnya diperkirakan selesai dengan cepat dibanding Pemilihan Umum 2024. Surat suara pada pilkada lebih sedikit dibanding pada pemilu lalu. Dalam Pemilu 2024, petugas KPPS harus menghitung perolehan suara pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta Dewan Perwakilan Daerah. “Dalam Pemilu 2024, ada lima surat suara. Tapi di pilkada, hanya ada dua sampai tiga surat suara,” ucapnya.

Tedi Kurnia menambahkan, KPU Jakarta Timur juga sudah menguji coba penggunaan Sirekap. Saat melaksanakan simulasi, petugas KPPS tidak mengalami kendala dalam penggunaan Sirekap.

Sejumlah pekerja melipat surat suara di gudang Komisi Pemilihan Umum Padang, Sumatera Barat, 4 November 2024. ANTARA/Iggoy el Fitra

Komisioner KPU Sumatera Barat, Ory Sativa Syakban, mengatakan KPU kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah mendistribusikan logistik pilkada ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, seperti Kepulauan Mentawai. Sedangkan logistik di pusat kota mulai didistribusikan dari KPU kabupaten/kota ke PPK hari ini. “Ditargetkan semua logistik sudah sampai ke KPPS pada 26 November 2024,” kata Ory.

Di Sumatera Barat terdapat 10.846 TPS. Namun tidak semua TPS terjangkau sambungan listrik dan jaringan Internet. Tercatat 127 TPS tidak terjangkau sambungan listrik dan 482 TPS tak terjangkau jaringan Internet. Mayoritas TPS tersebut berada di Mentawai dan Pariangan. Kondisi tersebut membuat petugas KPPS di 600 TPS itu akan kesulitan menggunakan Sirekap.

Opsi yang dilakukan KPU, ujar Ory, adalah melobi pemerintah Sumatera Barat untuk meminta PT Perusahaan Listrik Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan layanan listrik dan jaringan Internet di 600 TPS tersebut pada hari pemungutan suara. “Kami sudah sampaikan,” ucapnya.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia Neni Nurhayati meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengantisipasi berbagai persoalan dalam pemungutan suara Pemilu 2024 agar tidak berulang. Misalnya surat suara hilang di dua TPS di Cimahi, Jawa Barat.

Neni juga berharap KPU memastikan logistik sampai di TPS dengan aman. Sebab, di beberapa daerah, logistik perlu dikirim melalui jalur laut menggunakan speedboat. Apalagi kondisi cuaca saat ini diprediksi sedang buruk. “Pasti ombak tinggi. Jadi perlu kehati-hatian,” katanya.

Manajer Hukum dan Advokasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Dila Farhan mengatakan petugas penyelenggara pilkada perlu memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan tidak terlambat. Tantangan terbesar penyelenggara dalam distribusi logistik saat ini adalah cuaca. Bila tidak memperhitungkan dengan baik, pengiriman logistik bisa terlambat karena beberapa daerah sulit diakses. “Surat suara dan bilik rentan rusak sehingga penyimpanannya harus aman,” ujarnya.

Antisipasi Bencana

Sejumlah daerah di Jakarta masuk kawasan rawan banjir, termasuk Jakarta Timur. Karena itu, Tedi Kurnia mengatakan KPU Jakarta Timur sudah memetakan daerah potensi rawan bencana banjir. Apalagi saat ini memasuki musim hujan.

KPU Jakarta Timur mencatat 103 TPS di wilayahnya berpotensi banjir menjelang pemungutan suara. TPS tersebut tersebar di sekitar Kali Ciliwung, Kramat Jati, Pasar Rebo, dan Jatinegara.

Menurut Tedi, banjir di berbagai daerah tersebut sangat berpotensi terjadi jika curah hujan di kawasan Bogor, Jawa Barat, tinggi. KPU mengantisipasi ancaman bencana banjir ini melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satu caranya, pemerintah Jakarta dan Bogor akan terus berkomunikasi. Saat curah hujan di Bogor tinggi, pemerintah setempat akan segera menyampaikannya kepada pemerintah Jakarta. 

Ketika mendapat informasi lebih dini, kata Tedi, petugas KPPS mempunyai waktu sepuluh jam untuk memindahkan TPS ke lokasi yang aman dari banjir. “TPS relokasi juga sudah disiapkan. Misalnya, TPS di wilayah Kampung Melayu dipindahkan ke Santa Maria atau jalan besar,” ujarnya. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan terjadi di sejumlah daerah pada 22-28 November 2024. Daerah tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. BMKG mengatakan kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang. 

Ory Sativa Syakban mengatakan KPU Sumatera Barat juga sudah memetakan daerah rawan bencana banjir, seperti Kabupaten Sijunjung, Kota Padang, dan Pariangan. Selain itu, KPU Sumatera Barat mengantisipasi terjadinya erupsi Gunung Marapi. Salah satu langkah antisipasinya adalah menyiapkan TPS relokasi.

“TPS bisa dipindahkan ke daerah lain atau bahkan ke luar kecamatan,” kata Ory, Ahad, 24 November 2024.

Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan pihaknya juga mengantisipasi daerah rawan konflik saat pemungutan suara digelar. KPU, kata dia, sudah berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI untuk mengantisipasi kerawanan di daerah rawan konflik. TNI-Polri akan melakukan pengamanan ekstra pada hari pemungutan suara di daerah rawan konflik tersebut. “Mereka menjamin situasi pemungutan suara di daerah rawan konflik terkendali,” ucapnya, Ahad, 24 November 2024.

Sesuai dengan riset Bawaslu, ada lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, yakni Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Jawa Barat. Tingkat kerawanan itu mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Bawaslu mengukur IKP dengan empat dimensi, yaitu sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.