Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Garut - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berpotensi pecah kongsi dengan partai Nasional Demokrasi atau NasDem dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut, Jawa Barat, November mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Padahal sebelumnya, kedua partai ini telah menandatangi kesepakatan untuk bersama dalam pertarungan memenangkan Bupati dan Wakil Bupati Garut. "Masih ada kendala kalau dengan Nasdem," ujar Ketua Satgas Jabar Putih atau pemenangan Pilkada PKS Garut, Wawan Kurnia kepada Tempo, Sabtu,10 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PKS telah menugaskan Wakil Bupati Garut dua periode (2014-2023), Helmi Budiman untuk mencalonkan sebagai bupati. Namun, hingga saat ini, NasDem belum menyodorkan nama wakil bupati yang akan dipasangkan dengan Helmi. Padahal NasDem telah menugaskan Lutfianisa Putri Karlina untuk mengikuti Pilkada Garut. Lutfianisa merupakan anak sulung Kapolda Metro Jaya, Irjen pol Karyoto.
Akibat ketidakpastian ini, PKS berusaha untuk berkoalisi dengan partai lainnya. Salah satunya yakni dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Jangan sampai kasus di daerah lain terjadi di Garut, gara-gara kurang satu kursi dukungan di DPRD tidak jadi ikut Pilkada. Apalagi elektabilitas Pak Helmi masih yang tertinggi," ujar Wawan.
Menurut Wawan, komunikasi dengan PPP telah sampai ke pengurus partai pusat. Kesepakatan yang dihasilkan di antaranya yakni Helmi sebagai bupati dan Yudi Nugraha Lasminingrat menjadi wakilnya. Yudi merupakan Ketua PPP Kabupaten Garut.
Saat ini kedua pihak hanya tinggal menunggu surat rekomendasi partai untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Sebentar lagi kita deklarasi, kesepakatan kita dengan PPP sudah 90 persen. Termasuk dengan pengurus pusat," ujarnya.
Koalisi kedua partai ini cukup memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam pemilihan legislatif kemarin PKS dan PPP memperoleh dukungan yang sama, masing-masing sebanyak 7 kursi. Syarat pencalonan dalam Pilkada Garut ini minimal memiliki dukungan keterwakilan 10 kursi di DPRD Garut.
Ketua Partai NasDem Kabupaten Garut, Hendi Sutresna, membantah bila partainya pecah kongsi dengan PKS. "Sampai sekarang belum ada perubahan, koalisi masih dengan PKS. Tapi tidak menutup kemungkinan ada perubahan. Kita juga menjalin komunikasi dengan partai lain," ujarnya.
Bakal calon bupati dari Partai NasDem, Lutfianisa Putri Karlina, berharap partai koalisi yang mengusungnya berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Alasannya, karena dapat memudahkan dalam urusan pemerintah dan pembangunan. Apalagi saat ini KIM merupakan partai pemenang di Pemerintahan dalam Pilpres kamari.
Putri mengaku saat ini dirinya tengah berkomunikasi dengan Gerindra dan PKB untuk mendapatkan surat resmi dukungan pencalonannya. "Dinamika hari ini cair lah. Saya berharap bisa bekerjasama dengan orang dari Golkar atau Gerindra. Saya realistis saja di posisi wakil bupati," ujarnya.
Foto 
