Pola tak mesti sama

TEKA-teki siapa Koordinator Presidium Harian Dewan Pembina Golkar terjawab sudah. Sejak 1 Januari lalu, Ketua Dewan Pembina Golkar, Soeharto, telah menunjuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas untuk menduduki posisi itu. Yang menjadi wakilnya adalah Soegiarto, yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Paling tidak, itulah yang diungkap Ketua Umum Golkar Harmoko pekan lalu kepada TEMPO. Posisi ini menjadi begitu penting karena wewenang dewan pembina cukup penting. Ia punya kewenangan membatalkan kebijaksanaan DPP Golkar. Bahkan, jika dianggap melenceng dari haluan yang ditetapkan munas, kepengurusan bisa dibekukan sementara. Nah, yang bertindak menjadi penghubung antara ketua dewan pembina dan pimpinan pusat Golkar, ya, koordinator harian tadi. Bila diamati sekilas, memang tak ada yang aneh dalam tubuh Golkar sekarang. Seperti periode-periode sebelumnya, Pak Harto masih merasa perlu menempatkan sembilan orang sebagai wakilnya. Mereka adalah Wakil Presiden Try Sutrisno, keempat menteri koordinator, yakni Menko Polkam Soesilo Soedarman, Menko Industri dan Perdagangan Hartarto, Menko Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan Saleh Afiff, serta Menko Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas. Lainnya adalah Menteri Hankam Edi Sudradjat, Menteri Ristek Habibie, Menteri Agama Tarmizi Taher, dan Soegiarto -- satu-satunya wakil ketua yang bukan anggota kabinet. Tak ada pola tetap Namun, jika dibandingkan dengan periode terdahulu, ditunjuknya Azwar Anas tentu cukup mengherankan. Sebab, biasa- nya posisi itu selalu menjadi jatah wakil presiden pada tahun pertama. Sementara wakilnya akan menjadi koordinator tahun berikutnya. Demikian juga untuk giliran tiga tahun kemudian. Maka, tak kurang dari Wakil Presiden Sudharmono berkomentar. "Apa iya begitu?" ujar Sudharmono, yang juga Ketua Umum Golkar 1983-1988 dan menjadi koordinator harian tahun pertama periode lalu. Memang, ia mengakui bahwa hak mengangkat ketua koordinator harian dewan pembina itu memang berada di tangan Soeharto. Golkar sebenarnya tak memiliki satu peraturan pun yang mengatakan jatah tahun pertama mesti untuk seorang wakil presiden. "Itu memang hak prerogatif ketua dewan pembina. Siapa yang mendapat giliran tahun depan, ya, kita tunggu saja," ujar Ketua Umum Golkar Harmoko kepada TEMPO. Dan untuk soal itu Golkar memang tak punya pola yang baku. Seperti yang terjadi pada dua periode sebelumnya, ketika Amir Moertono menjadi Ketua Golkar, posisi itu secara tetap selama lima tahun dijabat Jenderal (Purn.) M. Panggabean. Tapi sejumlah pengamat politik melihat, ini bukan berarti mengurangi porsi peran politik wakil presiden. "Bisa jadi wapres dikonsentrasikan pada tugas pengawasan terhadap aparat pemerintah," ujar ahli politik Universitas Gadjah Mada, Affan Ghafar, kepada Heddy Lugito dari TEMPO. Apalagi beban wakil presiden kini juga meningkat, seperti mengawasi megaproyek. Dengan demikian, teka-teki belum terjawab sepenuhnya. Bila Ketua Dewan Pembina tetap mengacu pada pola periode sebelumnya, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang menduduki posisi itu pada tahun keempat dan kelima. Sebab, saat itu, ada dua peristiwa politik penting, yakni pemilu dan Sidang Umum MPR. Artinya, koordinator harian dewan pembina tahun keempat memegang posisi kunci dalam menyusun daftar calon DPR/MPR dan mengawasi strategi memenangkan pemilu. Dan koordinator tahun kelima mendapat tugas menyukseskan Sidang Umum MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden.Andi Reza Rohadian dan Wahyu Muryadi