Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan, partainya menghormati ajakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menjadikan mantan Presiden sebagai pengawas Badan Pengelola Danantara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pidatonya di peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo berencana mengajak seluruh mantan Presiden, termasuk Megawati Soekarnoputri untuk ikut mengawasi superholding Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sampai saat ini belum ada permintaan, kalau sudah ada permintaan kepada Ibu baru kami bisa memberikan tanggapan," kata Guntur kepada Tempo, Rabu, 18 Februari 2025.
Meski begitu, Guntur mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara Megawati dan Prabowo tetap berjalan baik. Ia memastikan, komunikasi keduanya tetap intens berjalan, khususnya dalam membahas persoalan kenegaraan.
Guntur menjelaskan, dalam berkomunikasi, Megawati tidak berkomunikasi langsung dengan Prabowo, melainkan menggunakan perantara, baik itu melalui pengurus teras PDIP, atau pun kader yang ditugaskan. "Pertemuan belum ada, komunikasi Ibu biasanya menggunakan perantara," ujar dia.
Adapun, selain berencana mengajak mantan Presiden untuk menjadi pengawas BP Danantara, Prabowo juga berencana mengajak organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Danantara merupakan superholding Kementerian BUMN yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang BUMN, yang sudah disahkan dalam rapat paripurna ke-12 Masa Sidang II 2025 pada Selasa, 4 Februari 2025.
Kebijakan tersebut adalah revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam forum internasional World Government Summit secara daring pada Kamis, 13 Februari 2025, Prabowo mengatakan Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara Indonesia ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi. Proyek-proyek itu akan dilakukan pada berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara sebagai sovereign wealth fund atau dana investasi pemerintah, akan mengelola lebih dari US$ 900 miliar aset dalam pengelolaan atau asset under management (AUM). Dia mengatakan, initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksikan sebesar US$ 20 miliar.
Senin lalu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerima tawaran Prabowo menjadi Pengawas BP Danantara.
“Pak SBY tentu saja akan menerima penugasan yang diberikan Presiden Prabowo sebagai Pengawas Danantara. Ini menjadi komitmen sekaligus bentuk dukungan totalitas Partai Demokrat kepada Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Kamhar saat dikonfirmasi Tempo, Senin, 17 Februari 2025.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
