Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Guntur Romli mewanti-wanti agar wacana pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan alat untuk bagi-bagi kekuasaan. Koalisi permanen ia nilai dapat membuat kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintahan menjadi tumpul.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami ingin mengingatkan, jangan sampai koalisi permanen itu hanya usaha membangun pasukan untuk kekuasaan semata," kata Guntur kepada Tempo, Ahad, 16 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengkhawatirkan dengan terbentuknya koalisi permanen itu dapat membajak sistem trias politica yang selama ini berlaku di Indonesia. Lebih jauh, koalisi terkonsolidasi yang permanen dapat melahirkan otoritarianisme.
"Ini sama saja dengan mengembalikan orde baru," ujar Guntur.
Hingga saat ini PDIP menjadi satu-satunya partai yang belum bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Komunikasi antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah mulai terjalin. Beberapa orang dekat keduanya juga sudah sering berinteraksi.
Meski begitu PDIP belum memutuskan sikap partainya perihal calon presiden yang bakal diusung Pemilu 2029 mendatang. Guntur mengatakan bahwa hal itu bakal dibahas dalam kongres partai yang rencananya digelar pada April 2025.
"Kami akan sangat mempertimbangkan dan mendengarkan suara publik, khususnya keresahan publik," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kepada partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk terus kompak hingga 2029. Kepala negara juga menawarkan agar koalisi gemuk dari sembilan partai itu diubah menjadi koalisi permanen.
Adapun KIM Plus terdiri dari sembilan partai politik. Awalnya KIM diisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai NasDem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM Plus.
Pilihan editor: Prabowo: Tak Semua Partai Harus Masuk Pemerintahan
Foto 
