Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta 177 kepala daerah terpilih dari PDIP untuk fokus menjalankan program kerakyatan saat menjalankan pemerintahan. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat membacakan pesan Megawati dalam agenda pembekalan kepala daerah terpilih PDIP di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Februari 2025. "Ibu (Megawati) meminta agar kemiskinan ekstrem, stunting, dan program kerakyatan lain jadi fokus perhatian," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Rabu, 19 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pembekalan tersebut, Hasto mengatakan, Megawati juga meminta para kepala daerah terpilih PDIP dapat menjalankan pemerintahan dengan cara pandang geopolitik hingga memperhatikan aspek geografis. Megawati juga menekankan kepala daerah terpilih PDIP mampu mengambil keputusan secara baik dan tepat, sehingga tidak menimbulkan kerugian, terutama kepada masyarakat. "Ibu meminta agar keputusan dan tantangan nanti harus diselesaikan dengan cara yang strategis," tutur Hasto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dewan Pimpinan Pusat PDIP menghelat kegiatan pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, sehari sebelum diselenggarakannya pelantikan serentak pada Kamis, 20 Februari 2025. Agenda pembekalan ini diikuti oleh 177 kepala daerah terpilih PDIP dari seluruh wilayah Indonesia.
Hasto mengatakan, dalam pembekalan ini, para kepala daerah terpilih juga diminta untuk tetap menanamkan sikap dan prinsip partai, terutama kedisiplinan dan kesatuan. Menurut Hasto, pesan utama yang disampaikan Megawati dalam agenda pembekalan ini adalah pentingnya memprioritaskan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Kepada para kepala daerah terpilih yang akan menjabat dan mengikuti retret diminta untuk tetap menjaga kesatuan dan keharmonisan dengan pemerintah pusat. Dalam sistem politik nasional kan jadi bagian pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo," katanya.