Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berjanji tidak akan menggusur pedagang kaki lima atau PKL di Jakarta. Hal ini disampaikan Pramono saat mendengar aspirasi dari Asosiasi PKL dan UMKM Indonesia (APKLI) ketika blusukan di kawasan kuliner Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hal yang paling prinsip diminta adalah jangan ada penggusuran. Permintaannya untuk pemberdayaan dan secara prinsip saya menyetujui hal itu,” kata Pramono dikutip dari keterangannya, Senin, 4 November 2024. “Pemerintah semestinya memberi jaminan kepada UMKM dan PKL untuk tetap menjalankan usaha mereka.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski berjanji tidak akan menggusur PKL, Pramono tetap memberi pesan kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan lokasi berjualan, terutama saat car free day (CFD). “Saat CFD pada pedagang harus meninggalkan lokasi berjualan dengan bersih, dan tidak menghalangi jalan umum,” ucap Pramono.
Mantan Sekretaris Kabinet ini menyebut sikap pemimpin dapat dilihat dari cara mereka memperlakukan para pedagang seperti PKL dan UMKM. Pramono mengklaim dia sangat berkeinginan untuk memajukan para pedagang di Jakarta, terutama untuk mendapatkan hak yang layak untuk beraktivitas, selama tidak melanggar hukum dan aturan.
Pramono juga sudah diangkat menjadi Dewan Kehormatan PKL dalam blusukan tersebut. Maka menurutnya, sangat tidak pantas jika terpilih memimpin Jakarta kelak, dia malah menggusur para pedagang yang sudah memenangkannya di Pilkada Jakarta 2024.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu bahkan memaparkan janji kampanyenya perihal bantuan dana sebesar Rp 300 miliar kepada PKL dan UMKM di Jakarta. Bantuan ini dilakukan dengan skema permodalan bagi pedagang menengah ke bawah.
Ihwal bantuan Rp 300 miliar untuk para pedagang, Pramono sempat beberapa kali mengenalkan programnya ini saat blusukan maupun bertemu para relawannya. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyiapkan dana sebesar itu untuk memajukan UMKM di Jakarta. Hal ini dianggapnya dapat terealisasi dengan Jakarta Funding yang menjadi program utamanya.
Pramono berkaca pada Indonesia Funding yang sudah lebih dulu ada di skala nasional. Dia mengaku terlibat secara langsung untuk merealisasikan program ini semasa menjabat Sekretaris Kabinet dua periode di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Adapun soal Indonesia Funding yang menjadi cikal bakal dari program Jakarta Funding, disebut Pramono hanya perlu modal awal Rp 6 triliun saja pada awal pembentukannya. Dari modal itu, Indonesia Funding berhasil mendapatkan keuntungan hingga Rp 100 triliun.
"Maka dengan pengalaman saya di pemerintah pusat, saya akan melakukan itu. Saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ada UU Nomor 2 Tahun 2024 DKJ, ada dana abadi yang menjadi payung utamanya Jakarta Funding," kata Pramono.
Pilihan Editor: Usai RK Bertemu Prabowo dan Jokowi, Pramono akan Temui Anies Menjelang Pencoblosan
Foto 
