Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengikuti rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya meminta tambahan anggaran triliunan rupiah untuk 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nadiem mengatakan saat ini pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Kemendikbudristek adalah sebesar Rp 83,19 triliun. “Seperti yang kita ketahui, alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kita atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program,” kata Nadiem dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya pernah dilakukan Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR, telah disepakati perhatian lebih untuk pendidikan. Namun, pagu indikatif yang diberikan untuk tahun 2025 masih belum mencerminkan kebutuhan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menyatakan pagu indikatif Rp 83,18 triliun yang diberikan ke kementeriannya untuk 2025 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. “Maka memang masih banyak yang belum bisa terbiayai. Berkurang Rp 15,8 triliun dari pagu alokasi tahun 2023,” ucap Suharti dalam rapat.
Maka dari itu, kata Suharti, Kementeriannya mengusulkan penambahan anggaran. “Kami usulkan tambahan Rp 25 triliun untuk membiayai kegiatan untuk memastikan program prioritas bisa dilanjutkan dan juga diakselerasi,” ujar dia.
Suharti juga menyampaikan beberapa poin kesepakatan dalam RDP sebelumnya yang menjadi dasar permintaan Rp 25 triliun tersebut. “Dalam RDP disepakati perlunya perhatian pada peningkatan kualitas perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta baik akademik maupun vokasi. Juga diperlukan tambahan untuk bantuan uang kuliah serta dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK,” kata Suharti.
Selain itu, dia berkata ada juga kesepakatan untuk memberi perhatian lebih kepada pendidikan usia dini dan pendidikan olahraga. “Sejalan dengan upaya kita untuk melaksanakan wajib belajar 13 tahun. Begitu juga pendidikan olahraga sesuai dengan desain besar olahraga nasional,” ucap dia.
Adapun anggaran 2025 yang dibahas Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR RI akan digunakan bagi menteri pengganti Nadiem Makarim. Diketahui, masa jabatan Nadiem akan berakhir pada 20 Oktober 2024 saat Presiden Joko Widodo digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Foto 
