Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menemukan sejumlah permasalahan terkait pendataan masyarakat miskin di kementeriannya. Salah satu contohnya adalah banyak data ganda dan data yang tidak terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Risma menerangkan, untuk jumlah masyarakat miskin, Kementerian Sosial sebelumnya menggunakan empat sumber data yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tapi dari situ mulai terlihat permasalahannya, di mana ditenggarai banyak duplikasi dan ganda. Itu temuan KPK dan BPKP. Kami kemudian gabungkan empat pulau data tadi dengan berbasis data kependudukan," ucap dia dalam webinar daring 'Mengembangkan Puskesos-SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional' pada Kamis, 12 Agustus 2021.
Alhasil, yang tadinya total data yang terdaftar adalah 193 juta jiwa, kemudian menyusut menjadi 155 juta jiwa setelah nama, NIK, dan alamat dari empat pulau sumber itu digabung. Kemudian, Risma pun meminta daerah untuk memperbaiki data masyarakat miskin yang telah dihimpun, bahkan membuat data baru.
"Keluarlah 140 juta jiwa akibat pengurangan yakni data ganda dan data yang tidak dapat diperbaiki daerah, serta penambahan berupa dari daerah, PPKS, dan KAT, pada 31 Mei. Kemudian pada 30 Juni, 139 juta jiwa ke luar data DTKS," kata Risma.
Risma mengatakan, dengan sistem DTKS baru ini, pihaknya bisa mendapatkan informasi terbaru ihwal jumlah masyarakat miskin. Namun tak hanya pembaharuan data, tetapi juga akan memperoleh analisa mengapa warga menjadi miskin.
Oleh karena itu, menurut Risma, peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan data masyarakat miskin serta mencari solusi agar masyarakat keluar dari kemiskinan.
"Kenapa dia menjadi miskin? Nah ini tugas dari Puskesos ini bisa melakukan analisa lebih tajam supaya kami bisa menyelesaikan permasalahan itu. Misalnya untuk mereka yang masih muda dan menerima bantuan sosial. Padahal sebetulanya kalau kami lakukan dengan benar, mereka bisa kami beri alat produksi supaya bisa bekerja lebih maksimal. Sementara kalau menerima bansos hanya mendapat Rp 300.000," ucap Risma.
ANDITA RAHMA
Baca: Mensos Risma Minta Semua Pihak Tak Main-main Soal Bansos
Foto 
