Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Singgung Kenaikan UKT, Megawati: Masak Orang Mau Pinter Suruh Bayar Mahal?

Megawati mengkritisi mahalnya biaya pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

26 Mei 2024 | 18.22 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik mahalnya biaya pendidikan tinggi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Biaya yang mahal itu tampak dari kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru jalur SNBP 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Megawati mengatakan, persoalan pendidikan menjadi salah satu yang disorot dalam rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP. Dia menyinggung, mengapa masyarakat yang ingin mendapatkan pengetahuan harus membayar mahal.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Tadi di dalam sikap politik (ada), sampai masak sih orang mau pinter aja suruh bayar mahal?" kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada Ahad, 26 Mei 2024. 

Menurut Megawati, masih banyak masyarakat Indonesia yang tak berkucukupan. "Berapa gelintir sih yang orang kaya dibandingkan namanya warga negara kita yang masih belum berpunya?" ujar dia.

Adapun Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyebut Rakernas V PDIP mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Rekomendasi eksternal itu dibacakan Puan saat penutupan Rakernas V.

Puan mengatakan, desakan itu dilakukan usai kader PDIP mencermati gejolak yang terjadi diberbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan luran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis. 

"Rakernas V Partal menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi," ujar Puan.

Diketahui, kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi telah memunculkan berbagai aksi penolakan dari mahasiswa. Sejumlah perwakilan mahasiswa telah diundang menyampaikan pendapatnya dalam Rapat Komisi X DPR.

Koordinator Isu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Maulana Ihsan, mengatakan, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menjadi penyebab mahalnya UKT. Kenaikan itu, kata Maulana, merugikan mahasiswa baru. 

"Aturan itu tidak berpihak kepada mahasiswa. Mengakibatkan seperti yang terjadi selama ini, kenaikan UKT baik di PTN BH dan PTN BLU, kata Maulana saat dihubungi, Sabtu 18 Mei 2024.

Presiden BEM Unsoed ini mengatakan, BEM SI meminta pemerintah segera merevisi permendikbudristek itu karena saat ini sejumlah perguruan tinggi sedang melakukan registrasi ulang calon mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Registrasi ulang dilakukan untuk menentukan tarif dan kelompok UKT bagi calon mahasiswa baru. "Kita dikejar waktu. Jadi harus ada jawaban konkret," kata Maulana.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus