Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, menanggapi kebijakan penggantian fasilitas rumah dinas jabatan bagi anggota dewan menjadi tunjangan perumahan. Dia berharap, tunjangan perumahan tersebut bisa efektif bagi para anggota DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ya, Insyaallah efektif karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota," kata Puan saat ditemui di Gedung Nusantara, kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 7 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan mengatakan, seluruh anggota DPR berhak dan wajib untuk memfasilitasi para tamu yang datang. Seperti menerima tamu dari perwakilan konstituen ataupun dari daerah pemilihan atau Dapilnya.
"Setiap anggota itu kan mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa nantinya memfasilitasi jika ada konstituen atau orang dari Dapil datang dan lain sebagainya," kata Puan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyatakan, anggota DPR periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas jabatan. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan. Keputusan tersebut sudah disepakati oleh para pimpinan fraksi.
Akan tetapi, besaran tunjangan perumahan hingga kini belum diputuskan. "Rumah dinas yang ada saat ini sudah tidak ekonomis sebagai hunian. Sebagian besar kondisinya sudah cukup parah," kata Indra saat ditemui di kompleks Parlemen pada Jumat, 4 Oktober 204.
Dia menuturkan, kisaran jumlah tunjangan perumahan akan mengacu pada harga sewa hunian di sekitaran Gedung DPR. Besarannya hingga kini masih dikaji. "Biro Perencanaan DPR masih mengidentifikasi besaran sewa rumah di Senayan, Semanggi sampai ke daerah Kebayoran. Berdasarkan survei awal, harganya sangat dinamis, sehingga kami perlu berhati-hati mencari nilai pas."
Besaran nominal tunjangan perumahan tersebut akan diputuskan setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. Mekanisme pembayarannya juga akan menyatu dengan komponen gaji anggota DPR. "Nanti akan dibayarkan per bulan bersamaan dengan gaji,” kata Indra.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
