Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), Basri Baco, membawa 100 bukti laporan dari masyarakat Jakarta yang tidak mendapat undangan hak pilih atau formulir C6, ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Bukti tersebut dibawa tim hukum Rido, saat melakukan unjuk rasa bersama kader KIM Plus sebagai bentuk protes ke KPU DKI Senin 2 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami sudah punya (bukti) 100 laporan warga ke Bawaslu yang terdiri dari 5 kota ya. Itu yang nanti akan dibawa tim hukum ke KPU,” kata Basri Baco saat ditemui Tempo di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya atau DPD Partai Golkar, pada Senin siang, 2 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bukti tersebut terdiri dari dokumen-dokumen aduan dari masyarakat Jakarta yang sudah menjadi Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pilkada Jakarta, namun tetap tidak diterima oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Nah berdasarkan itu, kita anggap KPU tidak profesional,” jelas Baco.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta itu mengatakan, aksi unjuk rasa tak hanya dilakukan di KPU DKI Jakarta, melainkan di kantor KPU yang berada di daerah Jakarta. “Kita pencar ya, ada yang KPU Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Pokoknya kita berpencar untuk kasih dokumen-dokumen itu,” ucap Baco.
Aksi tersebut akan melibatkan 100 orang dari kader KIM Plus. “Sekiranya nanti kita ada gerakan lagi, kita akan hadirkan massa besar-besaran,” tuturnya.
Ia menilai banyaknya masyarakat Jakarta yang tidak memperoleh hak pilihnya diduga menjadi penyebab partisipasi pemilihan rendah di Jakarta. "Ada hak warga negaranya yang hilang. Pantas saja partisipasinya rendah," kata Basri Baco.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari merespons tudingan tersebut dan menyatakan sedang mengumpulkan data tersebut. “Kami sedang mengumpulkan datanya, jika form C pemberitahuan tidak terdistribusi, maka dicatat dalam berita acara,” katanya saat dikonfirmasi Tempo melalui pesan WhatsApp pada Senin siang.
Dua Kubu Saling Klaim
Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco, meyakini jika pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta bakal berlangsung dua putaran.
Untuk menghadapi dua putaran, Baco mengatakan telah mengkonsolidasikan kekompakan gabungan 16 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.
"Insyaallah kami akan menggunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik," kata Baco di Kantor DPD Golkar, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 November 2024.
Terpisah, Baco juga mengatakan, hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Jakarta dari sejumlah lembaga survei bukan hasil resmi. Sebab, menurut dia, hasil hitung cepat itu masih berpotensi hasilnya meleset karena kesalahan input, data, ataupun dokumen.
"Undang-Undang telah mengatur bahwa hasil resmi perolehan suara hanya mengacu pada rekapitulasi berjenjang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Baco.
Adapun Sekretaris Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Arya Bima mengklaim kemenangan paslon yang mereka usung Pramono Anung-Rano Karno dalam satu putaran berdasarkan rekapitulasi manual oleh internal.
"Dari jumlah TPS yang kami hitung, 14.835 TPS, yang belum masuk kurang lebih sekitar 43 TPS. Dari data total yang ada, perolehan suara kami sekitar 2.163.111. Itu perolehan suara 03, dengan surplusnya sekitar 3.000 suara," katanya saat jumpa pers pada Rabu malam, 27 November 2024.
Penghitungan internal itu kata Arya, sudah menyentuh angka 99,6 persen dengan pasangan Pramono-Rano mendapatkan 50,09 persen suara, sehingga memastikan kemenangan pasangan ini di Pilkada Jakarta dalam satu putaran.
Penghitungan formulir C1 manual itu melibatkan 1.400 koordinator yang tersebar di lebih dari 14 ribu TPS, Arya menyebut dari data itu masih ada 43 TPS dalam proses pengumpulan. Meski demikian, hasil penghitungan ini belum bersifat resmi.
Hasil quick count
Charta Politika
1. Ridwan Kamil-Suswono: 39,32 persen
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardhana: 10,6 persen
3. Pramono Anung-Rano Karno: 50,08 persen
Parameter Politik Indonesia
1. Ridwan Kamil-Suswono: 39,18 persen
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardhana: 10,66 persen
3. Pramono Anung-Rano Karno: 50,17 persen
Indikator Politik Indonesia
1. Ridwan Kamil-Suswono: 39,53 persen
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardhana: 10,61 persen
3. Pramono Anung-Rano Karno: 49,85 persen
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
