Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan dia diperlihatkan peristiwa penting soal keterlibatan kepala dan perangkat desa dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Todung menyebut Pemilu sudah diciderai sejak awal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau perangkat desa ikut kegiatan menggerogoti netralitas pemilu, maka itu artinya proses pemilu sudah diciderai sejak awal. Benih-benih pemilu curang dimulai dengan acara semacam ini," kata Todung Mulya Lubis saat konferensi pers terkait Menjaga Pemilu Bersih yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 21 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Todung, meski acara yang mengerahkan kepala dan perangkat desa itu disebut silaturahmi, tetapi dia mengklaim dari undangan acaranya disebut Acara Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju, maka acara ini dinilai tendensius mendukung satu pasangan calon.
"Melihat kalimat itu sulit untuk tidak menafsirkan itu kegiatan kampanye. Kehadiran aparat desa di sana tidak bicara soal netralitas, namun justru melakukan kegiatan berupa pengingkaran netralitas," kata Todung.
Todung menyebutkan sangat mudah membaca bahwa acara itu penggalangan kekuatan untuk satu pasangan calon di Pilpres 2024. Todung menilai hal itu bisa dilihat dari identitas tanda pengenal peserta yang menunjukan kata Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, kemudian ada foto pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Kalau ingin adil, kata Todung, seharusnya dalam kegiatan itu mengundang semua pasangan calon.
"Kalau hanya undang satu Paslon maka artinya ada dua paslon lainnya yang dianak tirikan alias tidak dianggap," ujar Todung.
Todung mengatakan, fenomena tersebut merupakan sebuah preseden buruk dalam konsolidasi demokrasi. Padahal, kata Todung, lahirnya demokrasi di Indonesia sudah dimulai sejak Pemilu Tahun 1999.
"Apakah pemilu dan pilpres 2024 bisa jujur dan imparsial, menurut saya tidak. Sebab hal ini sudah diingkari sendiri dengan berbagai peristiwa yang menunjukkan hal yang justru bertentangan dengan demokrasi," kata Todung.
Todung mengingatkan bahwa nasib bangsa saat ini dan ke depan ada di tangan seluruh masyarakat dan juga di tangan kepala desa dan perangkat desa. Semua, kata dia, diharapkan untuk menjalankan imparsialitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia.
"Kalau kepala desa tidak bisa menjaga netralitas, maka jangan berharap hasil pemilu 2024 punya legitimasi," kata Todung.
Todung mengklaim TPN Ganjar-Mahfud bersama dengan masyarakat sipil menginginkan Pemilu berlangsung jujur dan semua pihak bisa menjaga komitmen netralitas aparat negara.
"Mari kita jaga integritas Pemilu. Bayangkan kalau kita punya pemerintah yang tidak punya legitimasi apakah akan efektif?" kata Todung balik bertanya.
Todung mengatakan hal terpenting yang harus dijaga adalah pemilu yang fairness. Kalau ada kegiatan kampanye yang melibatkan aparat pemerintah dan aparat desa, kata Todung, maka hal seperti ini tidak boleh terjadi.
Foto 
