Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan regulasi pembatasan media sosial dapat menciptakan lingkungan digital yang bisa memberikan perlindungan anak. Asalkan, kata Veronica, kebijakan itu diterapkan dengan baik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Mendiktisaintek Akan Ubah Nama KIP Kuliah
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Veronica menyebut regulasi pembatasan medsos mau tidak mau harus mulai dibuat oleh pemerintah, terutama dalam menghadapi perkembangan ekosistem digital yang semakin pesat. “Saat ini anak-anak sudah mengenal internet sejak usia dini, tapi seringkali tanpa perlindungan yang memadai,” tutur Veronica lewat jawaban tertulis kepada Tempo pada Senin, 3 Februari 2025.
Menurut Veronica, regulasi yang ideal tidak hanya membatasi akses, tapi juga menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan edukatif bagi anak. Ia menyebutkan pemerintah perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan internet (internet service provider/ISP), platform digital/game developer, dan sekolah, serta mengajak peran aktif orang tua.
“Pendekatan yang menyeluruh, dari regulasi yang jelas, mekanisme verifikasi usia yang efektif, hingga literasi digital yang terintegrasi, akan memastikan perlindungan maksimal tanpa menghambat potensi internet bagi perkembangan anak," kata Veronica.
Pemerintah Presiden Prabowo tengah menyiapkan regulasi perlindungan anak di dunia digital. Salah satu poinnya adalah pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Regulasi ini rencananya diterbitkan dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak yang akan berfokus pada tiga hal, yakni penguatan regulasi, literasi digital, dan keberlanjutan upaya penegakan hukum.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ikut membahas rancangan peraturan pemerintah dan menjadi bagian satuan tugas ini.
Wakil Menteri Veronica mengusulkan empat hal dalam memastikan perlindungan yang maksimal sekaligus memastikan anak-anak tetap dapat memanfaatkan internet untuk belajar dan berkembang. Pertama, memperkuat regulasi dan pengawasan dengan menerapkan multi-level regulation dan verifikasi umur terintegrasi.
Langkah itu, kata dia perlu dibarengi sanksi serta pengawasan orang tua yang jadi fitur baku di penyelenggara jasa internet (ISP) dan platform. Veronica menambahkan, pilar kedua yang ingin dikuatkan pemerintah adalah meningkatkan literasi digital.
Caranya dengan memasukkan modul “internet aman” ke kurikulum sekolah, mengedukasi orang tua dan guru tentang risiko online bagi anak, dan mendorong penggunaan gawai khusus anak—seperti tablet edukasi bersubsidi—agar konten yang diakses telah terfilter.
Jangkar ketiga bagi pemerintah adalah penegakkan hukum dengan menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya. Keempat, dukungan terhadap industri kreatif dalam negeri dengan mendorong pengembangan konten digital edukatif berbasis teknologi yang sesuai usia.
“Kami (harap) dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, memastikan anak-anak tetap bisa memanfaatkan internet secara positif, dan memberikan perlindungan optimal dari potensi penyalahgunaan dunia maya,” kata Veronica.
Pilihan editor: Koalisi Dosen Unmul Tolak Rencana Kampus Dapat Konsesi Tambang
Foto 
