Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kegiatan retret atau pembekalan untuk kepala daerah sudah rutin dilakukan sebelum pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, kata dia, saat ini konsepnya sedikit berbeda dengan pembekalan terdahulu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Biasanya ada pembekalan dari Kemendagri dan Lemhanas," ucapnya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Februari 2025.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pernah mengikuti kedua pembekalan tersebut ketika terpilih sebagai Wali Kota Bogor. Dia mengatakan retret dari dua kementerian dan lembaga itu memakan waktu beberapa pekan.
"Kemendagri sekitar dua minggu, Lemhanas dua bulan," katanya.
Bima berujar pembekalan untuk kepala daerah hasil pilkada 2024 ini dibuat lebih singkat. Sebab, kata dia, pembekalan yang dahulu terpisah kini dijadikan satu. "Jadi sekitar tujuh hari saja," ujar Bima.
Dia memastikan agenda retret kepala daerah ini sudah dianggarkan, lantaran sudah rutin dilakukan. Namun, dia tidak menyebutkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pembekalan kepala daerah ini.
Dalam keterangan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelaksanaan retret kepala daerah terpilih dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Prasetyo memastikan bahwa kegiatan pembekalan itu tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, seperti yang terjadi saat retret jajaran kabinet.
Berbeda dengan penjelasan Kemendagri, dia menyatakan bahwa pemerintah belum mengalokasikan besaran biaya pelaksanaan pembekalan untuk kepala daerah terpilih itu. Namun, dia mengatakan bahwa anggaran untuk pelaksanaan pembekalan kepala daerah itu sudah ada.
(Sekarang) anggarannya ada dong, ada," ucap politikus Partai Gerindra itu, saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Belum ada kepastian kapan pembekalan kepala daerah akan dilaksanakan. Sebab saat ini pemerintah baru mau membahas kepastian jadwal pelantikan itu bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini, Senin, 3 Februari 2025.
Rencana para kepala daerah menjalani retret usai dilantik disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dia berujar bahwa retret perlu dilakukan untuk sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
"Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama," kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Pilihan editor: Yang Tersembunyi dalam 100 Hari Kabinet Prabowo
