Alasan KPK Minta Tunda Praperadilan Wali Kota Semarang

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menunda sidang praperadilan penetapan tersangka Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Sidang yang seharusnya berjalan pada Senin, 16 Desember 2024 itu tertunda hingga 6 Januari 2025 karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak hadir.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkap alasan mereka tak hadir dalam sidang tersebut. Ia mengatakan Biro Hukum KPK sedang mengumpulkan dokumen untuk menghadapi praperadilan tersebut. "Apabila saat ini Biro Hukum KPK meminta untuk sidang itu dapat diundur, tentunya biro hukum masih membutuhkan waktu mengumpulkan baik dokumen maupun hal-hal lain," kata Tessa di Gedung KPK Merah Putih, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Desember 2024.

Tessa berujar, mereka sedang menyiapkan berkas-berkas dari dokumen penyidikan hingga keterangan dari para petugas yang melaksanakan penyidikan terhadap Hevearita. Tessa mengatakan Biro Hukum KPK akan melakukan penilaian terhadap dasar permohonan praperadilan yang diajukan sang wali kota.

Tessa berujar Biro Hukum KPK akan bisa melihat hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi praperadilan. "Jadi pada saat sidang itu terlaksana semua bahan sudah lengkap," ucap Tessa.

Hakim sekaligus Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Tupanuli Marbun mengatakan KPK meminta waktu satu pekan untuk menyiapkan berkas dan tanggapan. Hakim lalu memutuskan sidang perdana praperadilan digelar pada 6 Januari 2025. “Ini memang karena pihak termohon sendiri tidak hadir, sehingga ini dengan persetujuan dari pemohon tadi,” kata Tupanuli di kantornya.