Amnesti Bersyarat, LBH Masyarakat: Napi Bukannya Bebas Malah Dihukum Dua Kali

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menanggapi rencana pemerintah memberikan amnesti terhadap 44 ribu narapidana sebagai upaya membenahi persoalan overcrowding atau populasi berlebihan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan).

Pemberian amnesti itu disebut bakal diikuti dengan persyaratan, yakni narapidana akan disalurkan pada program pemerintah seperti Komponen Cadangan (Komcad) dan swasembada pangan.

Pengacara publik dari LBH Masyarakat, Ma’ruf Bajammal, menilai amnesti tidak seharusnya diberikan dengan sejumlah persyaratan. “Harusnya syarat ini tidak perlu diberlakukan dalam amnesti,” ucap Ma’ruf di Kantor LBH Masyarakat, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat, 20 Desember 2024. “Konstruksi amnesti menghapuskan segala akibat hukum.”

Menurut Ma’ruf, bila diberikan persyaratan keikutsertaan Komcad maupun swasembada pangan, narapidana malah melanjutkan masa hukuman ketika keluar dari lapas. Padahal, pada prinsipnya amnesti merupakan bentuk pengampunan berupa penghapusan pidana. “Kami khawatir bukannya narapidana ini menjadi bebas, tapi dia justru mengalami penghukuman dua kali,” tutur Ma’ruf. 

Dia menilai pemerintah melakukan pelanggaran hukum yang serius, jika persyaratan ini diberlakukan. “Bukannya amnesti ini memberikan solusi, tapi pemerintah justru melakukan pelanggaran hukum yang serius, terhadap penegakan hukum maupun penegakan konstitusi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya para narapidana dan warga binaan.”

Ma’ruf pun dengan tegas menolak pemberian amnesti dengan embel-embel syarat itu. 

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah berencana memberikan amnesti atau pengampunan dengan penghapusan pidana terhadap 44 ribu narapidana di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menangani kelebihan populasi di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.