KPK Pastikan Penetapan Tersangka Bupati Situbondo Sesuai Prosedur, Ada 2 Alat Bukti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Situbondo,Karna Suswandi sudah melalui prosedur yang tepat. Perwakilan Biro Hukum KPK, Martin Tobing, mengatakan dalam setiap kasus yang ditangani KPK sudah memiliki minimal dua alat bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan sesuai Pasal 44. Undang-undang KPK itu, sudah bisa menetapkan tersangka jika ada dua alat bukti," kata Martin saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 18 Oktober 2024.

Menurut dia, penetapan tersangka bukan sekadar mencari peristiwa, melainkan sudah berdasarkan bukti yang cukup. KPK, ujar Martin, mengajukan bukti-bukti ini melalui mekanisme penyidikan yang tertera dalam undang-undang. "Kami sudah yakin di penyidikan itu sudah ada bukti, baru kami lanjutkan," katanya. 

Meski demikian, KPK tetap menghormati hak para tersangka yang mengajukan praperadilan. "Itu hak para tersangka, mereka mau mengajukan atau tidak, itu pilihan mereka," tuturnya.

Karna Suswandi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap pengelolaan dana PEN di Kabupaten Situbondo. Dana PEN itu diduga digunakan Karna untuk kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan kerugian negara, yang masih dalam tahap penghitungan.