Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP Setya Novanto, Maqdir Ismail, menyatakan kondisi kesehatan kliennya belum benar-benar pulih. "Kemarin dia masih mengeluh sakit perut," kata Maqdir di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, Setya Novanto juga mengeluhkan sakit jantung. Maqdir berujar, Setya memang telah lama mengidap sakit jantung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, sakit itu kembali dirasakan akhir-akhir ini. Persisnya sejak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Setya Novanto dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo ke gedung KPK pada Ahad malam, 19 November 2017. Ia kemudian ditempatkan di Rumah Tahanan kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan. "Dia merasakan sakit jantung akhir-akhir ini," ujar Maqdir.
Maqdir mengklaim belum ada dokter yang mengecek kesehatan Setya Novanto. Padahal, kondisi jantung Setya Novanto harus diperiksa di bulan ini.
Sebelumnya, Maqdir mengklaim tak ada dokter KPK yang merespons permintaannya untuk memeriksa Setya Novanto. Hal ini menanggapi pernyataan Setya saat sidang pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengaku diare dan telah bolak-balik toilet 20 kali. Karena itulah sidang sempat diskors dua kali.
Setya Novanto ditahan karena diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Jaksa KPK telah membacakan dakwaan untuk Setya Novanto pada sidang perdana Rabu, 13 Desember 2017 lalu.
Jaksa KPK, Eva Yustiana, menyebutkan Setya Novanto menerima duit US$ 7,3 juta dari proyek tersebut.
Eva menyebutkan duit tersebut diberikan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung secara bertahap. "Total uang yang diterima terdakwa, baik melalui Irvanto dan Made Oka, seluruhnya berjumlah US$ 7,3 juta," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2017.
Foto 
