Adegan XXX di Ruang Sidang

TERNYATA Undang-Undang Pornografi terbukti sia-sia. Para polisi moral pun tak bisa berbuat apa-apa. Bagi mereka yang ingin melepas hasrat seksual melalui Internet atau pornografi tapi jeri dengan ayat-ayat yang keras dalam Undang-Undang Pornografi, tonton saja pengadilan Antasari Azhar pekan lalu.

Dengarkan rekaman pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum Cirus Sinaga terhadap Antasari. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi—yang menurut Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa sudah diberhentikan oleh Presiden pekan lalu—itu sebetulnya didakwa melakukan pembunuhan berencana atas Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Paling tidak, menurut pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan pada Antasari, ia dituduh membujuk orang lain melakukan pembunuhan. Seharusnya hakim mengarahkan persidangan untuk mengungkap tuduhan berat itu.

Dalam sidang pengadilan Antasari pekan lalu, Cirus Sinaga membacakan dakwaan seperti deskripsi sebuah film dewasa alias porno. Adapun kisah yang dibacakan itu adalah dua kali pertemuan antara Rhani Juliani, salah satu istri Nasrudin Zulkarnaen, dan Antasari di kamar 803 Hotel Grand Mahakam.

Memang ada penjelasan yang relevan. Hakim perlu tahu persis alasan Rhani menemui Antasari di kamar hotel tersebut. Ada satu versi cerita bahwa Rhani ”diutus” Nasrudin mendatangi Antasari untuk menyampaikan sebuah pesan. Menurut dakwaan jaksa, ketika itu Rhani menanyakan keanggotaan Antasari di Modern Golf Tangerang dan juga membujuk Antasari memuluskan posisi Nasrudin sebagai direktur di salah satu badan usaha milik negara.

Persoalannya, dakwaan ini dibacakan begitu rinci hingga semua gerak dan tingkah laku Rhani dan Antasari dideskripsikan, sehingga mereka yang menyaksikan televisi menjadi ”betah”. Bukan karena informasi yang disajikan, melainkan karena mendengar uraian unsur seks yang sudah mirip dengan ”pertunjukan khusus orang dewasa” secara gratis.

Apakah penjelasan tentang hubungan badan itu memang penting dikemukakan sebegitu rinci? Tim jaksa menilai penting karena menganggap penggambaran itu harus dicantumkan untuk membuat dakwaan jelas. Ketika kritik bermunculan, tim jaksa mengaku tak mungkin membeberkan perbuatan mereka sebagai ”berbuat asusila” saja karena dakwaan akan tak jelas.

Pertama, yang harus diingat, dakwaan kepada Antasari adalah tuduhan pembunuhan, bukan tindakan asusila. Bahwa rancangan peristiwa itu melibatkan seks dengan perempuan yang bukan istrinya, itu perkara lain.

Kedua, jika memang tujuan pembeberan di pengadilan ini untuk membuat dakwaan jelas, dan bukan untuk sensasi, hakim sebagai pihak yang paling berwenang dalam pengadilan seharusnya menyatakan sidang itu tertutup bagi umum. Ini bukan untuk melindungi terdakwa dan bukan untuk membatasi informasi. Pengadilan yang terbatas ini untuk melindungi para penonton siaran televisi di bawah usia dewasa yang diserbu informasi yang tak seharusnya mereka telan.

Jika hal ini dibiarkan saja, masyarakat dan pemerintah kita memang munafik. Kita merasa perlu memiliki Undang-Undang Pornografi dengan ayat-ayat yang membatasi tindakan porno, sementara adegan Rhani-Antasari dibeberkan begitu terbuka, begitu rinci, seakan untuk keasyikan dan sensasi belaka.