Hasan Tiro setelah Perjanjian Damai

KUNJUNGAN pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Muhammad di Tiro ke Aceh selayaknya tak perlu terlalu diributkan. Ia memang bagian penting dari sejarah Aceh modern: ia mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 1976 lalu mencari suaka politik ke Swedia setelah tentara memburunya karena dianggap memberontak. Ia pernah membenci Jakarta, yang dianggapnya menyengsarakan rakyat Aceh—menghisap ekonomi, membunuh dan menyiksa penduduk sipil. Ia pernah menganggap Indonesia sebagai gagasan yang absurd karena menafikan kedaulatan suku bangsa—Aceh, Batak, Papua, untuk menyebut beberapa—yang menurut dia berhak berdiri sendiri.

Tapi pasca-perundingan Helsinki 2005, semuanya berubah. GAM dan Jakarta berdamai. Pemerintah pusat memberikan kompensasi politik dan ekonomi kepada gerakan itu. Sebaliknya, GAM bersepakat tak lagi memerangi pemerintah pusat dan masuk ke sistem politik nasional. Satu yang terpenting dari kesepakatan damai itu adalah Jakarta menyetujui dibentuknya partai lokal di Aceh—aturan yang memungkinkan GAM secara politik berkiprah.

Karena itu, bagi Jakarta, kedatangan Hasan Tiro akhir pekan lalu mesti dianggap sebagai kedatangan seorang yang telah berjabat tangan dengan pemerintah pusat. Ia tak mesti disambut seperti hero, juga tak perlu diperlakukan sebagai pemberontak. Tak boleh ada ketakutan berlebihan bahwa Tiro akan membangkitkan kembali aura perlawanan terhadap Republik. Hasan Tiro hari ini adalah Hasan Tiro yang mendukung perdamaian di Aceh dan yang menyokong Aceh sebagai bagian sah dari Indonesia.

Sebaliknya GAM—apa pun namanya karena menurut Jakarta pasca-Helsinki 2005 organisasi itu mestinya sudah tak ada—mestinya tidak memanfaatkan ”mudik”-nya Tiro ini secara salah. GAM sebaiknya berfokus pada usaha mentransformasi diri dari gerakan gerilya menjadi kekuatan politik. Tak boleh lagi GAM bersembunyi di balik ”heroisme” masa lalu. GAM masa kini adalah gerakan yang berkancah di dalam sistem politik resmi.

Pernyataan GAM bahwa Partai Aceh adalah satu-satunya partai yang menyalurkan aspirasi politik GAM—pengurus dan kebanyakan anggotanya umumnya adalah bekas anggota gerakan itu—karena itu patut dipuji. Partai adalah perangkat demokrasi. Dengan menjelma menjadi partai, GAM mesti siap menang dan siap kalah. GAM dan Tiro harus tetap menjaga garis politik ini jika, misalnya, pada Pemilu 2009 Partai Aceh kalah. Pikiran tentang ”skenario kedua”—memisahkan GAM dari Partai Aceh agar ”keluhuran” gerakan tak ternoda—harus dibuang jauh-jauh.

Dengan paradigma baru ini, GAM mestinya lebih terbuka terhadap debat, diskusi, dan negosiasi. Prinsip para gerilyawan—membunuh atau dibunuh—harus masuk kotak. GAM harus siap dikritik. Sikap curiga harus dipupus, sementara strategi politik dibangun. Prinsip satu musuh terlalu banyak dan seribu kawan terlalu sedikit harus dipakai.

Mimpi-mimpi tentang kerajaan Aceh masa silam harus ditinggalkan. Sebutan wali nanggroe yang selama ini dilekatkan pada Hasan Tiro biarlah dipelihara sebagai predikat saja. Tak perlu ada pemikiran menjadikan Tiro sebagai simbol, seperti sultan dan raja di negara-negara monarki.

Aceh masa depan adalah Aceh yang demokratis, modern, dan otonom. Aceh masa depan adalah Aceh yang bersama daerah lain bahu-membahu merawat Republik yang lebih dari setengah abad lalu didirikan dengan segala luka dan perihnya.