Kasus Munir dan Keseriusan Pemerintah

Patung Munir sudah dipajang di pelataran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, persis di hari ulang tahunnya, 8 Desember lalu. Tetapi kasusnya, kenapa Munir sampai dijadikan patung oleh kerabatnya untuk penghormatan, masih tetap gelap. Siapa yang meracun Munir sampai ia menemui ajalnya sebelum menginjakkan kaki di Belanda belum juga ditemukan. Padahal polisi telah memeriksa 71 orang.

Barangkali polisi sudah dengan tekun mengorek berbagai keterangan para saksi. Barangkali pula kasus ini memang kasus yang pelik, rumit, sukar ditelusuri. Kita sebut barangkali, karena memang tak tahu bagaimana polisi bekerja, dari mana memulai pengusutan, teknik apa saja yang dilakukannya.

Ada yang meragukan polisi, ada pula yang bersimpati pada polisi dan ingin penegak hukum ini meneruskan sampai tuntas apa yang telah dilakukannya untuk mengusut kematian pejuang hak asasi manusia itu. Di tengah keraguan dan simpati ini, rasanya perlu mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan janjinya bahwa, dalam kasus Munir, Presiden mendukung upaya pembentukan tim investigasi independen melalui keputusan presiden. Dukungan Presiden Yudhoyono ini konon diucapkan langsung kepada istri Munir, Suciwati, ketika bertemu di Istana Negara.

Bagaimana duduk persoalannya? Apakah benar Presiden Yudhoyono ingkar janji? Tidak sepenuhnya betul. Sebab, menurut Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, pembentukan tim investigasi independen itu masih menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan polisi. Ini dimaksudkan agar pekerjaan polisi tidak direcoki oleh tim lainnya dan yang penting lagi tidak tumpang-tindih. Itu pendapat dari Istana.

Lain pendapat para aktivis, termasuk istri Munir. Mereka menganggap penundaan terbentuknya tim investigasi independen ini adalah cara lain Presiden untuk membatalkan tim itu. Karenanya, mereka sangat menyesalkan sikap Presiden yang seolah-olah tidak serius mengusut kematian Munir.

Sebaiknya Presiden Yudhoyono memang memenuhi keinginan para aktivis, khususnya Imparsial, tempat Munir sebelumnya bergabung. Lebih-lebih jika itu sudah dijanjikannya dan Imparsial pun sudah mengajukan konsep. Tidak usah menunggu selesainya tim dari kepolisian bekerja, apalagi Kepala Polri Da'i Bachtiar merasa tidak apa-apa tim itu dibentuk dan bahkan siap bekerja sama. Yang penting, tim yang belakangan tidak mengganggu tugas tim yang sudah ada.

Jika Presiden Yudhoyono segera membentuk tim investigasi ini lewat keputusan presiden, orang percaya pemerintah memang serius mengusut kematian Munir. Presiden pun tak punya beban, dan tidak akan ada tuduhan bahwa Presiden "takut" mengusut kasus ini. Jadi, tim ini bisa berarti secara simbolis menunjukkan keseriusan pemerintah. Sama dengan yang dilakukan DPR, yang juga membentuk tim investigasi beranggotakan 15 orang. Inilah bentuk kepedulian lembaga legislatif itu terhadap kasus yang menimpa Munir.

Tentu saja yang diharapkan kemudian adalah semua tim, baik dari Istana maupun dari Senayan, bisa saling membantu tim kepolisian. Mereka bisa saling mencocokkan data dan menginventarisasi masalah, mungkin juga sampai pada penyusunan kesimpulan. Bagi masyarakat, tidaklah penting tim mana yang menemukan komplotan yang meracun Munir. Harapan masyarakat hanya satu, komplotan itu dapat dibekuk dan dihukum seberat-beratnya sebagai pembunuh berencana yang keji.