Membuka jalur bagi yang miskin

TERASA perlu memperluas substansi pembangunan yang lazim dikenal. Konsep ''pembangunan konvensional'' yang mencakup dimensi ekonomi semata-mata, tidak cukup. Konsep itu mesti disempurnakan. Pembangunan ekonomi memang penting, tetapi pola kebijaksanaan pembangunan yang hanya ditekankan pada segi ekonomi semata-mata dirasakan timpang. Agar pembangunan berjalan seimbang, perlu dilengkapi dengan segi sosial, politik, dan lingkungannya. Hal ini terutama berlaku dalam menanggapi terjadinya ketimpangan pertumbuhan yang semakin tajam antara negara industri dan negara berkembang, dan dalam skala nasional, antara kaum berpunya dan yang tidak. Lihatlah, arus sumber daya ekonomi mengalir lebih banyak dari negara berkembang ke negara industri ketimbang sebaliknya. Harga bahan mentah yang dihasilkan negara berkembang turun, sedangkan harga barang modal mesin dan industri yang dihasilkan negara industri naik. Akibatnya, nilai tukar perdagangan bergerak ke jurusan yang menguntungkan negara industri. Arus investasi lebih cenderung mengalir di dalam lingkungan negara- negara industri yang menghimpun diri dalam kelompok kerja sama regional, seperti Masyarakat Ekonomi Eropa dan Wilayah Bebas Perdagangan Amerika Utara. Alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang terbendung oleh hak properti internasional. Dan beban pembayaran utang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh negara berkembang semakin naik akibat apresiasi mata uang banyak negara industri. Di balik arus sumber daya ekonomi yang mengalir dari negara berkembang ke negara industri tersimpul arus sumber daya alam. Lingkungan alam negara berkembang harus dikuras lebih intensif untuk membiayai sumber daya ekonomi itu. Sebaliknya, pola konsumsi negara industri yang dibiayai dari sumber daya ekonomi yang diperolehnya telah tumbuh begitu boros sehingga merusak lingkungan negara maju. Maka, pemecahan ketimpangan pertumbuhan antara negara industri dan negara berkembang merupakan bagian dari ikhtiar memecahkan masalah lingkungan global. Dalam kaitan ini pengembangan pola pembangunan berkelanjutan perlu memuat lima hal pokok: Pertama, perlu dibuka jalur aksesibilitas menguasai aset-aset pembangunan bagi pengembangan negara berkembang, melalui pembukaan perdagangan, hapusnya dinding proteksi, hapusnya hambatan investasi, dan lain-lain Kedua, perlu dibuka jalur aksesibilitas dalam proses pengambilan keputusan bagi negara berkembang dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan global. Dalam hubungan inilah perlu dilihat keperluan untuk restrukturisasi PBB Ketiga, perlu diusahakan kenaikan pendapatan dari hasil aset yang dimiliki negara-negara berkembang, antara lain dengan perbaikan nilai-tukar perdagangan, ketentuan-ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan lain-lain Keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia negara berkembang berikut kualitasnya Kelima, meningkatkan kualitas penggunaan kekuasaan (good governance) dalam pengelolaan pembangunan. Pola pembangunan berkelanjutan tidak saja mempunyai muka internasional, tetapi juga muka nasional. Dalam kaitan inilah perlu dikaji relevansi kelima pokok ini bagi pengentasan kaum yang miskin dan pengurangan ketimpangan pertumbuhan antara yang kaya dan miskin. Juga pada tingkat nasional berlaku keharusan membuka jalur aksesibilitas menguasai aset-aset pembangunan bagi kaum yang miskin. Dalam hubungan ini aksesibilitas menguasai tanah, kredit perbankan, dan lain-lain bagi yang miskin adalah penting untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Begitu pula perlu dibuka aksesibilitas dalam pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi bagi kaum yang miskin. Ini berarti, komitmen pemimpin-pemimpin politik kepada perbaikan nasib yang miskin perlu menjadi tolok ukur bagi pemilihan pemimpin-pemimpin. Lembaga-lembaga perwakilan perlu membuka diri bagi penyaluran aspirasi mereka yang miskin. Hasil usaha kelompok penduduk yang miskin yang kebanyakan berada di sektor pertanian perlu mendapat perbaikan harga, dan upah minimum perlu diterapkan secara sungguh-sungguh dengan sanksi yang mujarab. Kapasitas mereka yang miskin perlu ditingkatkan melalui pembebasan SPP untuk masuk sekolah, beasiswa bagi yang miskin, perawatan kesehatan yang gratis, dan sebagainya supaya kapasitas fisik dan nonfisik penduduk miskin bisa ditingkatkan. Dalam mewujudkan semua ini sangatlah penting peran aparat pemegang kekuasaan. Mereka diharapkan melaksanakan tugasnya dengan komitmen penuh kepada cita-cita kita bersama untuk mengentaskan kaum yang miskin itu.*) Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia