Elegi Bawang Putih Kita

Angka-angka tersebut tentu saja menjadi sebuah gambaran numerik yang gurih bagi para pelaku impor, sekalipun secara sosial-ekonomi cenderung jarang menjadi perhatian publik. Pasalnya, posisi bawang putih kerap dianggap kurang strategis apabila dibandingkan dengan komoditas lain, seperti beras, bawang merah, atau daging sapi.

Bagaimana tidak, secara rata-rata, setiap orang Indonesia hanya butuh bawang putih tak lebih dari 1 kilogram dalam setahun. Hitungannya, jika jumlah penduduk Indonesia pada 2018 diperkirakan mencapai 261,89 juta jiwa dan konsumsi bawang putih sebanyak 482,19 ribu ton, konsumsi per kapita bawang putih hanya 0,18 kg/tahun. 

Persoalannya, akibat kondisi tersebut, luas lahan bawang putih kita mentok di angka 2,42 ribu hektare, dengan produktivitas hanya 8,45 ton per hektare. Bisa jadi, sebagian lahan itu pun hanya basa-basi para importir. Sebab, untuk memenuhi kualifikasi layak impor, mereka diwajibkan menanam bawang putih minimal 5 persen dari perizinan impor yang diberikan. 

Lahan Bisnis Menggiurkan

Secara kasatmata pun, bisnis bawang putih terlihat remeh. Padahal komoditas pangan yang banyak terserak di los-los pasar tradisional tersebut merupakan bisnis yang sangat gurih. Mari kita lihat secara detail. Kebutuhan nasional bawang putih mencapai lebih dari 30 ribu ton per bulan. Dari jumlah itu, hanya 5 persen yang bisa dipenuhi petani lokal. Sisanya, 95 persen bawang putih harus diimpor setiap tahun. 

Besarnya cuan dari bisnis impor bawang putih ini bisa kita lihat jika menilik data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Pada 2019, misalnya, harga bawang putih yang terpantau di PIHPS berada di angka Rp 17-46 ribu per kg. Jika harga itu dirata-rata menjadi Rp 30 ribu per kg, nilai bisnis komoditas ini bisa mencapai Rp 10,2 triliun. Bisnis ini kian menggiurkan karena harga bawang putih sangat rentan dipermainkan, sesuai dengan kekuatan stok para importir.

Kondisi fundamental bawang putih yang memang sudah sedemikian parah itu boleh jadi memang sengaja dibiarkan agar pemerintah terus menerbitkan kuota impor. Meski kebijakan itu sebetulnya bermakna untuk membatasi jumlah barang yang diimpor demi melindungi produksi domestik, nyatanya dalam kasus bawang putih, pemerintah seolah-olah tak berdaya menggenjot produksi komoditas ini.  

Secara teoretis, pembatasan impor suatu komoditas biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Contohnya kebijakan pembatasan impor keju oleh pemerintah Amerika Serikat. Di sana, hanya perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju, dengan jumlah tertentu setiap tahun. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasari jumlah keju yang diimpor pada tahun-tahun sebelumnya. 

Sementara itu, di Indonesia, kuota impor bawang putih diberikan kepada sejumlah perusahaan yang disaring oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Pada 2019, model rekomendasi semacam ini justru menghasilkan kasus korupsi yang menyeret bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nyoman Damantra, ke rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Praktik lancung semacam itu berisiko terulang. Baru-baru ini Ombudsman RI menyatakan terdapat pungutan liar dalam proses penerbitan RIPH bawang putih. Nasib komoditas bawang putih memang sedemikian nahas. Defisit produksi yang mengharuskan kita terus melakukan impor malah menjadi lahan basah bagi para pemburu cuan haram. Sungguh miris.