Dramaturgi di Musim Pandemi

Pidato Presiden Jokowi yang menunjukkan kemarahan di depan para menterinya pada 18 Juni dan videonya baru dirilis pada 28 Juni lalu menjadi contoh bahwa politik kita termediasi. Kemarahan yang telah "lolos sensor" Istana tersebut meluncur ke khalayak melalui media massa dan media sosial serta membentuk pemeringkatan isu. Media ramai-ramai mengangkat kemarahan Presiden tersebut dengan isu reshuffle. Di sinilah media dan publik harus memiliki nalar kritis untuk memilah mana isu yang berorientasi pada kepentingan publik dan mana yang hanya menjadi "mainan elite". Jangan sampai media, seperti dikritik oleh Wright Mills dalam The Power Elite (1986), sekadar menjadi penyaji dunia pulasan.

Tak masalah jika Jokowi marah. Hal itu manusiawi dan relevan dengan kapasitasnya sebagai orang yang berada di puncak hierarki birokrasi. Hanya, jangan sampai marah lalu lupa inti masalah. Hal fundamental dari narasi Jokowi saat marah tersebut adalah harus ada perbaikan kinerja. Performa kerja para menteri banyak yang masih di bawah rata-rata. Beberapa pos disebut, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan kementerian di bidang perekonomian. Indikator kinerja harus dievaluasi sesuai dengan matriks kebutuhan Presiden dalam memerintah.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa pemerintah belum berencana merombak kabinet. Artinya, isu perombakan itu berpotensi hanya menjadi kegaduhan sesaat. Agar tak sekadar menjadi gelembung politik, ukuran perbaikan kinerja para menteri pada musim pandemi harus dijelaskan ke khalayak. Apa yang sudah dicapai para menteri sebagai perbaikan seusai kemarahan Jokowi? Langkah-langkah luar biasa apa yang ditempuh sehingga menjadi sumbangsih dalam perubahan yang signifikan? Misalnya soal serapan anggaran, stimulus ekonomi ke usaha kecil, penanggulangan fasilitas kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial. Jangan sampai semua berhenti pada retorika semata dan evaluasi disamarkan sekadar mengamankan zona nyaman kekuasaan.

Hal serupa juga terjadi dalam drama Risma yang menular di media sosial dan ramai-ramai menjadi berita media. Kita tentu sangat mengapresiasi kesungguhan Risma dalam mengatasi pandemi. Dua periode kekuasaannya sebagai Wali Kota Surabaya menunjukkan kerja nyatanya dalam mengatasi masalah yang sangat kompleks di kota itu. Namun berkomunikasi juga patut memperhatikan cara dan tujuan. Sebagai orang yang memiliki otoritas, Risma harus mengedepankan komunikasi dalam manajemen kelembagaan secara proporsional. Jika ada hambatan, seyogianya hal itu diselesaikan dengan komunikasi timbal balik yang berorientasi pada pemahaman bersama. Tindakan bersujud di depan para dokter akan memantik interpretasi yang liar karena akan dianggap berlebihan. Substansi persoalannya terletak pada ego sektoral dalam mengatasi pandemi. Hal utama lain yang mesti diurai adalah relasi kuasa di antara kepala daerah, seperti Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Jangan sampai niat hati mengurai pandemi, apa daya berbuah drama.

Drama lain yang harus ada kejelasan akhir ceritanya tentu saja terkait dengan kasus hukum Djoko S. Tjandra: bagaimana negara dibuat tak berdaya oleh perilaku satu orang. Buronan itu ternyata dengan mudah membuat KTP elektronik. Tragisnya lagi, Djoko dengan berani datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan peninjauan kembali atas perkaranya. Drama ini menyisakan banyak pertanyaan, seperti data imigrasi dan paspor yang diduga kedaluwarsa. Jelas, ini bukan drama membahagiakan bangsa Indonesia di saat pandemi. Jika drama seperti ini terus berlangsung, di manakah wibawa negara?