Ujian buat Sejoli Gus Dur-Mega

Hasil pemilihan Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati boleh dikatakan di luar dugaan umum. Yang bisa memastikan bahwa Gus Dur akan mengemban tugas kepresidenan ternyata hanyalah ''suara dari langit", seperti sering disampaikan Gus Dur di muka khalayak tertentu sebelumnya. Walaupun hasil ini diterima dengan campuran perasaan galau, pada akhirnya banyak yang menyambutnya dengan rasa lega. Yang penting, ancaman bentrokan antar-rakyat bisa dihindari. Dan paling tidak, orang sudah terbebaskan dari ancaman kembalinya rezim Habibie. Setelah kekacauan akibat ketidakpuasan hasil pemilihan presiden tersingkirkan, sekarang tinggal bagaimana ketidakpuasan akibat kekacauan keadaan ekonomi dan politik bisa dihapuskan. Dengan kata lain, apakah pasangan Gus Dur dan Mega ini bisa efektif memimpin pemerintahan atau tidak. Dari segi pribadi, semestinya keduanya cukup serasi karena sudah lama saling menganggap hubungannya bagai kakak-adik saja. Tapi, secara politik, sebenarnya pasangan ini adalah paduan yang mustahil. Presiden Gus Dur adalah bekas saingan Megawati, yang saling berhadapan dalam pemilihan presiden yang penuh dengan siasat-menyiasati, akal-mengakali, dan jegal-menjegal antara sesamanya. Setelah saling merangkul kembali, masalah emosional mungkin bisa teratasi, tapi kepentingan politik belum tentu bisa didamaikan sepenuhnya. Sedikit banyak segi ini akan berpengaruh juga pada cara pengambilan keputusan selanjutnya. Andaikan kemustahilan itu pada prakteknya bisa dikesampingkan, keefektifan masih belum terjamin karena ada kekurangan lain yang melekat pada pasangan pimpinan ini. Keduanya tidak saling melengkapi dalam sifat kepemimpinannya. Baik Gus Dur maupun Megawati adalah jenis pemimpin yang mengandalkan karisma dan kemampuan membangun solidaritas para pengikutnya. Tapi keterampilan dua sejoli ini sebagai organisator, administratur, dan pemecah masalah belum pernah ditunjukkan. Padahal krisis yang dihadapi sangat membutuhkan kepemimpinan yang punya kualitas demikian. Apa saja persoalan nasional yang harus bisa mereka atasi selekasnya? Tentu saja pertama-tama ialah—seperti semua orang telah menghafalnya—krisis ekonomi, yang pucuk permasalahannya adalah soal keuangan dan perbankan. Yang segera harus dibereskan, misalnya, ialah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dengan menetapkan apakah kebijakan selama ini akan diteruskan atau tidak, termasuk meninjau kembali personalia pimpinannya yang ternyata tidak semuanya becus itu. Dalam kaitan rekapitalisasi perbankan, juga perlu diselesaikan skandal Bank Bali secara terbuka dan adil. Ketegasan Presiden Gus Dur untuk mendorong penyelesaian secara tak pandang bulu akan diuji karena skandal ini melibatkan pihak-pihak yang dulu berkuasa, yang bukan tak mungkin masih punya hubungan politik dengan mereka yang ikut berkuasa sekarang. Malapetaka pasti akan datang apabila Gus Dur mengikuti cara lama, yang menutup-nutupi kasus ini melalui campur tangan dalam proses penyidikannya. Penyelidikan kembali masalah KKN mantan presiden Soeharto dan keluarganya juga tidak boleh ditunda lagi. Sebaiknya pemerintahan Gus Dur tidak berbuat apa pun yang bisa menimbulkan sangkaan seolah-olah ia ingin melindungi Soeharto. Apabila ada penyelesaian di luar hukum yang ingin diusulkannya, hal itu harus mencerminkan keadilan dan mendapat persetujuan penuh dari DPR sebelumnya. Soal kepastian hukum juga menuntut dibukanya kembali pemeriksaan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh militer. Apabila tidak, masyarakat akan menerimanya sebagai kelemahan pemerintahan Gus Dur terhadap militer. Di lain pihak, tuntutan reformasi untuk menghapus dwifungsi TNI sudah sukar ditarik kembali. Bukan saja mahasiswa, tapi dunia internasional juga menunggu ditegakkannya segera asas keunggulan sipil terhadap militer secepatnya. Krisis lain yang harus segera diatasi ialah instabilitas di daerah. Masalah otonomi daerah, terlepas dari undang-undang yang sudah tersedia, secara politis harus segera dirumuskan jalan keluarnya yang memuaskan. Wakil Presiden Megawati, dulu, dalam pidatonya yang memukau, pernah menjanjikan kepada rakyat Aceh, ''Bila Cut Nyak memimpin, akan saya berikan hasil Arun kepadamu." Kepercayaan makin pudar bilamana janji tidak ditunaikan oleh pemerintah baru ini. Pada intinya, untuk mengatasi krisis, yang harus segera dicapai oleh pemerintahan Gus Dur ialah menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Pada tahap pertama, penilaian digantungkan pada bagaimana penyusunan tim yang membantu Gus Dur akan dilakukan. Kabinet ''persatuan nasional" yang akan dibentuk, menurut rencana, mungkin hanya terdiri dari 20 sampai 25 menteri. Yang pasti, kepercayaan tidak akan diperoleh bila masih ada tokoh-tokoh lama yang diselipkan di antaranya. Memang tidak mudah bagi Gus Dur untuk memilih karena selain soal mutu, ia harus memperhatikan perimbangan yang adil dalam pembagian ''jatah" kursi menteri. Partai yang berjasa mendukungnya dalam pemilihan presiden harus mendapat imbalan. Daerah dan aliran juga harus terwakili dengan merata, supaya ketidakpuasan jangan jadi bibit penolakan atau perlawanan. Akhirnya, sebagaimana biasa, pemerataan terpaksa mengorbankan kedalaman dan ketajaman. Akibatnya, kabinet Gus Dur pun mungkin tidak akan menampilkan pilihan yang ''berani" dan menghasilkan tim yang istimewa. Seperti halnya Gus Dur dan Mega yang moderat, kabinetnya pun mungkin akan sedang-sedang saja mutunya. Yang lebih membuat prihatin ialah bila pilihannya itu, walau tidak jelek, tidak bisa bekerja sama sebagai tim yang kompak. Kemungkinan itu ada karena satu sama lain berasal dari sumber yang berlainan latar belakangnya. Kalau kemacetan itu terjadi, mungkin krisis tidak akan segera bisa diatasi. Lalu, kita tinggal berdoa, moga-moga langit—yang suaranya terlalu banyak disadap—tidak akan runtuh di atas kepala kita semua.