Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah besar massa mulai berkumpul di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat untuk mengikuti aksi Hari Perempuan Sedunia 2020. Koordinator Gerak Perempuan untuk peringatan Hari Perempuan Sedunia 2020, Lini Zurlia mengatakan massa aksi akan berjalan kaki menuju Istana Negara mulai pukul 11.00 WIB setelah hari bebas berkendara atau car free day rampung.
Ada beberapa pemberhentian, yakni kantor ILO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baru Istana. "Saat ini kami baru berkumpul saja sambil menunggu yang lain," kata Lini di lokasi, Ahad, 8 Maret 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebuah spanduk bertuliskan "Perempuan Dilecehkan, Direndahkan, Diperkosa, LAWAN!" sudah terpasang di Halte Transjakarta Sarinah. Massa juga membawa poster-poster seruan masing-masing, mulai dari pernyataan sikap mencintai tubuh hingga desakan agar pemerintah meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lini mengatakan, perempuan-perempuan dari organisasi buruh dari luar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi juga akan bergabung dalam acara ini. Merujuk aksi Hari Perempuan Internasional tahun lalu, kata Lini, peserta aksi bisa mencapai 5-6 ribu orang.
Lini mengatakan aksi Hari Perempuan Sedunia juga menyoroti pentingnya perubahan sistemik untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. "Kekerasan terhadap perempuan itu sistemik dan kita membutuhkan upaya perlawanan yang sistemik juga, karena kita ingin perubahan yang sistemik. Itu yang kami highlight."
Ada enam tuntutan massa aksi Gerak Perempuan dalam Hari Perempuan Sedunia 2020 ini, yakni:
1. Tuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan
2. Bangun sistem perlindungan komprehensif bagi perempuan
3. Cabut kebijakan diskriminatif gender
4. Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
5. Tolak omnibus law, RKUHP, RUU Ketahanan Keluarga
6. Hentikan agenda pembangunan yang berpihak pada investor