Agar Tak Merasa Ditinggalkan

BAKSO hangat yang terhidang tak mengurangi kekhusyukan pembicaraan kedua pria itu, Jumat malam dua pekan lalu. Aburizal Bakrie, sahibulbait di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat itu, lebih banyak mendengar. Tamunya Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Golkar Muladi.

Kepada sang Ketua Umum Golkar, Muladi menyampaikan pesan dari dua tokoh senior partai, Agung Laksono dan Akbar Tandjung: supaya partai membantu sembilan kader yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima cek pelawat setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang memenangkan Miranda Swaray Goeltom, pada 2004. ”Jangan sampai mereka merasa ditinggalkan,” kata Muladi, menceritakan pertemuan itu.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini menjelaskan sejumlah strategi yang bakal diambil. Antara lain, Golkar akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Paskah Suzetta, bekas Bendahara Umum Golkar, juga akan mengajukan gugatan praperadilan. Aburizal setuju. Dia memerintahkan Muladi menyiapkan pengacara dan saksi ahli bagi Paskah dan kawan-kawan.

Dua hari setelah pertemuan di rumah Aburizal, anggota Dewan Penasihat Golkar, Fahmi Idris, menyatakan Nunun Nurbaetie, saksi kunci kasus cek pelawat, sehat dan berada di Thailand. Bukan dirawat di Singapura, seperti dikatakan suaminya, Adang Daradjatun. Fahmi menunjukkan foto paspor Nunun yang diperolehnya dari teman-temannya di Singapura dan Bangkok.

Fahmi mengaku tindakannya itu inisiatif sendiri. Mantan Menteri Perindustrian ini mengaku kecewa karena KPK seolah berhenti pada Paskah dan kawan-kawan. Sedangkan Nunun dan Miranda masih melenggang bebas. ”Kenapa yang menerima suap ditangkap, sedangkan penyuapnya tidak?” katanya.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Golkar, Bambang Soesatyo, mengakui partainya memang menyasar Nunun dan Miranda. Nunun dianggap kunci agar bisa menyeret Miranda. Golkar berhitung, kata dia, jika sampai Miranda jadi tersangka, dia akan ”bernyanyi” soal kasus PT Bank Century Tbk. Sebagai bekas petinggi bank sentral, Miranda dinilai memegang informasi penting mengenai suntikan dana talangan Rp 6,7 triliun ke Century.

Bambang menilai KPK saat ini hanya menjadi alat pemerintah untuk menurunkan citra Golkar. Indikatornya, kepala daerah dari Demokrat yang tersandung kasus korupsi belum ditahan KPK. ”Mungkin saja Demokrat merasa KPK menjalankan program partai untuk merusak citra Golkar dan PDI Perjuangan,” katanya.

Benny K. Harman, Ketua Komisi Hukum DPR dari Demokrat, membantah partainya dan KPK kongkalikong merusak citra Golkar. ”Itu omong kosong,” katanya. M. Jasin, Wakil Ketua KPK, menolak tudingan lembaganya memiliki kepentingan politik. ”Kami tak melindungi partai yang berkuasa,” katanya.

Seorang anggota DPR membisikkan, Golkar juga menghimpun kekuatan di Senayan untuk mendelegitimasi KPK. Salah satunya dengan mempersoalkan status dua pemimpin KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, yang telah menerima deponering dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Anggodo Widjojo.

Kabar ini dibantah Wakil Ketua Komisi Hukum dari Golkar, Aziz Syamsuddin. Menurut dia, partainya tak punya niat mendelegitimasi KPK. ”Kami hanya ingin penyuapnya juga ditangkap,” katanya. ”Tak mungkin duit itu jatuh dari langit.”

Pramono, Ririn Agustia