Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Kepala SMK Negeri 1 Depok Lusi Triana meminta maaf atas kelalaian mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sehingga berdampak pada 137 siswa yang tak bisa mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Dia meminta waktu dua hari untuk berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Lusi, kelalaian ini memang membuat para siswa yang eligible tidak bisa mengikuti SNBP. "Jadi kami memang untuk anak-anak yang eligible ternyata mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam seleksi tersebut,” kata Lusi saat dikonfirmasi, Kamis, 6 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lusi mengakui keterlambatan mengisi PDSS lantaran operator di SMKN 1 Depok terlambat memasukkan data siswa ke sistem tersebut. Namun, ia tidak bisa menjabarkan secara detail sebab keterlambatan penginputan data ke PDSS. "Kalau untuk teknisnya sih mungkin bisa disampaikan oleh yang bersangkutan,” ujarnya. "Yang jelas dari sekolah pun sudah menjelaskan kepada wali murid dan meminta maaf atas keterlambatan tersebut."
Menurut Lusi, ada sekitar 137 siswa eligible yang datanya terlambat diinput ke PDSS, sehingga sampai saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar mereka dapat masuk SNBP. "Kami tetap mengupayakan agar proses siswa untuk masuk ke SNBP itu bisa berlanjut dan kami juga tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, kami sudah mendapatkan beberapa jawaban," ujarnya. "Tetapi pada prinsipnya sampai saat ini kami masih melihat beberapa kemungkinan untuk siswa-siswi kita bisa masuk ke dalam SNBP tersebut."
Lusi mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua siswa. Saat gagal di SNBP, maka pihaknya akan mengupayakan jalur lain melalui proses tes atau SNBT. "Kami tadi sudah berkomunikasi langsung dengan orang tua dan kami menawarkan, selain itu tersebut bagaimana kalau anak-anak tersebut diikutkan dalam seleksi-seleksi yang masih tersedia,” kata dia.
Lusi juga berjanji akan menyiapkan bimbingan khusus bagi siswanya yang akan mengikuti tes, sehingga merekandapat mengikuti seleksi dengan baik. "Ya pastinya nanti akan kita komunikasikan, ada mungkin, kita mungkin sistemnya nanti secara teknisnya akan kita atur lagi, tetapi yang jelas ada semacam pertanggungjawaban dari sekolah supaya anak-anak tersebut bisa mengikuti kegiatan tersebut,” ujarnya.
Soal permintaan siswa untuk memberi kelonggaran praktik kerja lapangan (PKL) guna mempersiapkan diri mengikuti tes, Lusi berjanji akan komunikasi dengan dunia usaha dan industri. "Memang ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tempuh kalau kita mau melaksanakan hal tersebut,” kata dia.
Lusi juga meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bertahap selama 2 hari ke depan. "Saya kira kita masih terus mengupayakan ya, dari pihak Kementerian, terutama dari pihak Kementerian Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Negeri) -nya sendiri, kami tetap berkomunikasi dan berkoordinasi supaya diberi kesempatan untuk anak-anak yang tidak masuk dalam SNBP ini,” kata dia.
Akibat tak bisa mengikuti SNBP ini, ratusan siswa eligible SMKN 1 Depok melakukan aksi di sekolahnya. Mereka menuntut sekolah memberikan kompensasi atas keterlambatan sekolah dalam menginput data PDSS yang membuat mereka tak bisa mengikuti SNBP.
