Jokowi di Balik Banyak Agenda Politik

JOKO WIDODO diduga berada di balik sejumlah agenda politik yang menggelinding menjelang pemilihan presiden 2024 hingga seusai pemungutan suara pada pemilu tahun ini. Mantan Wali Kota Solo itu memainkan agenda tersebut dengan menggunakan orang-orang kepercayaannya di pemerintahan ataupun di partai politik.

Secara terbuka, Jokowi pernah menyatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024. Ia tidak secara gamblang menyebutkan bentuk keterlibatannya dalam pemilihan presiden tersebut. Namun, setelah itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, yang isi putusannya mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden sehingga Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Jokowi—mulus melenggang menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Paman Gibran di Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, ikut memuluskan uji materi tersebut.

Pada masa kampanye Pemilu 2024, Jokowi sangat sering berkeliling di berbagai daerah membagikan bantuan sosial berupa bahan pokok dan sertifikat tanah. Bagi-bagi bantuan sosial itu diduga kuat untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.

Selanjutnya, di tengah proses rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024, menggelinding agenda untuk mengambil alih Partai Golkar lewat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Hasil rekapitulasi sementara di Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara partai berlambang beringin itu berada di posisi kedua di bawah PDI Perjuangan. Bahlil diduga sebagai perpanjangan tangan Jokowi.

Jokowi juga disebut-sebut akan memimpin sebuah koalisi besar partai politik penyokong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, jika pasangan nomor urut 02 ini memenangi pemilihan presiden. Koalisi besar tersebut terdiri atas partai di Koalisi Indonesia Maju, yaitu Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, PSI, Partai Gelora, dan Partai Bulan Bintang. Langkah pertama, Jokowi diduga akan menguasai Partai Golkar.