Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Atasi PMK, Gerindra Desak Pemerintah Bentuk Satgas dan Penetapan Pandemi

Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban

8 Juni 2022 | 15.29 WIB

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani tiba untuk mengikuti pertemuan antara Pimpinan MPR dengan Megawati Soekarnoputri di di kediaman Megawati, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Pertemuan Pimpinan MPR dengan Megawati Soekarnoputri tersebut menyampaikan undangan secara resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang dan mendengarkan pandangan soal Amandemen Undang-Undang Dasar terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani tiba untuk mengikuti pertemuan antara Pimpinan MPR dengan Megawati Soekarnoputri di di kediaman Megawati, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Pertemuan Pimpinan MPR dengan Megawati Soekarnoputri tersebut menyampaikan undangan secara resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang dan mendengarkan pandangan soal Amandemen Undang-Undang Dasar terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dan memberi bantuan bagi peternak untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Para peternak sedang terpuruk, mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK. Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi peternak," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu 8 Juni 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Muzani mengatakan, wabah PMK yang meluas seharusnya dinyatakan sebagai pandemi. Menurut dia, PMK juga telah merugikan para peternak rakyat karena menyebabkan ratusan sapi mati dan masih banyak lagi terjangkit PMK namun tidak tertangani.

"Karena itu menetapkan PMK sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus," ujarnya.

Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan karena tidak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha dan jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar.

Selain itu menurut dia harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing sehat dan bebas PMK karena daging kurban setelah disembelih akan dikonsumsi masyarakat.

"Kita harus memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi daging yang benar-benar steril. Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban," katanya.

Dia mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK dan harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK termasuk penyemprotan kandang secara masal.

Menurut dia, jika persoalan penanganan PMK terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran karena penanganan masalah tersebut perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat.

Baca: Klaim Stok Daging Sapi Aman Jelang Idul Adha, Mentan Awasi Ancaman PMK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus