Bagaimana Empat Kementerian Strategis di Kabinet Prabowo Jadi Rebutan

Meski demikian, menurut Andi, perbincangan Prabowo dengan SBY atau AHY belum mencapai fase yang lebih spesifik, misalnya jumlah kader partai yang menjabat menteri di kabinet Prabowo. Pos jabatan kementerian dan komposisi jumlah wakil partai di kabinet belum dibahas Prabowo dengan Partai Demokrat. "Prabowo masih memikirkan desain kabinetnya," ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. "Lagi pula, proses menentukan hal seperti itu masih lama." Adapun Prabowo-Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Seorang pengurus Partai Gerindra menuturkan Prabowo memang beberapa kali menemui sejumlah tokoh pemerintahan setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Pendiri Partai Gerindra itu, kata sumber tersebut, meminta masukan khususnya guna merumuskan komposisi kabinet. Namun persamuhan itu malah dimanfaatkan sejumlah tokoh partai untuk merebut pengaruh guna memperoleh kursi di pos-pos strategis kabinet Prabowo.

Kementerian strategis itu di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keempat kementerian itu disebut sebagai "lahan basah". Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya, dalam rapat kerja dengan Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat pada 18 Januari lalu menyatakan memberikan sumbangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ke rekening negara sebesar Rp 6,38 triliun selama 2022.

Dua narasumber di kubu Prabowo-Gibran bercerita, pos menteri di Kementerian Lingkungan Hidup disebut-sebut menjadi incaran Partai Amanat Nasional dan Demokrat. PAN, kata narasumber itu, berencana menempatkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan. Sebab, Zulhas—sapaan akrab Zulkifli—dinilai memiliki pengalaman karena pernah menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada era Presiden SBY. Adapun Demokrat, meski menyatakan siap, belum menyodorkan nama kadernya.

Kementerian lain yang juga diincar PAN dan Demokrat adalah Kementerian Agraria/BPN. Saat ini Ketua Umum Demokrat AHY memimpin kementerian tersebut. Pada 11 Maret lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kinerja dan pelayanan Kementerian Agraria/BPN karena berhasil membukukan PNBP sebesar Rp 2 triliun. Jumlah tersebut dinilai menjadi kontribusi baik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Cara Partai Merebut Pengaruh Prabowo

Seorang narasumber lain, tapi masih di kubu Prabowo-Gibran, mengatakan cara kedua partai itu merebut pengaruh Prabowo adalah memaparkan program kerja. Kedua partai juga memberikan catatan rekam jejak manakala kementerian tersebut dipimpin kader partainya. "Yang jelas, partai menolak apabila dua kementerian ini diisi kalangan profesional nonpartai," ujarnya.

Seorang petinggi Partai Demokrat tak menampik cerita narasumber di kubu Prabowo-Gibran itu. Dia mengatakan upaya merebut pengaruh Prabowo dilakukan sebagai bentuk resistansi partai terhadap manuver partai lain. Apalagi, kata dia, sejak awal Partai Demokrat direncanakan memperoleh kursi di dua kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria/BPN. "Partai kami memiliki pengalaman dan kontribusi besar sehingga layak diberi pos kementerian tersebut," ujar petinggi itu.

Adapun seorang politikus PAN mengatakan ketua umumnya memang kerap berkomunikasi dengan Prabowo, terutama soal pemerintahan dan perumusan kabinet. Dia menegaskan bahwa komunikasi tersebut bukanlah manuver dan lobi agar Prabowo memberikan dua pos kementerian itu. "Hal yang dilakukan ketua umum kami adalah memberikan pemaparan program. Itu pun karena diminta, bukan menyodorkan," kata politikus PAN itu.

Menanggapi hal itu, Herzaky Mahendra Putra membantah ihwal adanya upaya resistansi dari Partai Demokrat untuk mempertahankan kadernya agar ditempatkan di dua kementerian tersebut. Dia mengatakan, bagi Demokrat, semua pos di kementerian sama strategisnya karena memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. "Demokrat siap ditempatkan di mana saja. Soal kelayakan, Pak Prabowo yang lebih mengetahui dan memahami," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menampik tudingan bahwa partainya bermanuver. Wakil Ketua Komisi Energi DPR itu mengatakan pembahasan soal kabinet merupakan kewenangan ketua umum untuk dibicarakan langsung dengan Prabowo. Eddy mengatakan belum mendengar bahwa PAN mengincar pos-pos kementerian tersebut.

Seorang narasumber di kubu Prabowo-Gibran mengatakan, selain mengincar posisi di Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Agraria/BPN, PAN berupaya mempertahankan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Zulhas dan jajarannya juga ingin kadernya menempati pos strategis lain, misalnya di Kementerian Energi. Namun PAN harus bersaing dengan Golkar dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Plaza Senayan, Jakarta, 22 Januari 2024. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Rosan, kata narasumber ini, akan diplot menjadi Menteri BUMN. Partai Golkar disebut-sebut mengincar kursi di pos Kementerian Energi lantaran dinilai sebagai "lahan basah". Pesaing lain yang mengincar pos di Kementerian Energi adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Direktur juru bicara TKN Prabowo-Gibran sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, membantah cerita tersebut. Dia mengatakan penempatan dalam kabinet merupakan hal prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. "PAN menghormati dan akan melaksanakan apa pun keputusan Prabowo nantinya," katanya. Dia menegaskan bahwa semua partai di koalisi bersikap serupa, yaitu mengikuti keputusan Prabowo dalam perumusan kabinet.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran belum dilakukan. Dia membantah ihwal adanya perseteruan di antara partai koalisi untuk berebut jatah kursi di kementerian strategis. "Belum," ujarnya melalui pesan pendek.

Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga; Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung; dan Rosan Roeslani belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Hingga semalam, pesan tersebut hanya menunjukkan notifikasi terkirim.

"Lahan Basah" Rawan Korupsi

Dihubungi secara terpisah, Staf Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Yassar Aulia mengaku tak heran partai mengincar empat kementerian tersebut. Sebab, keempatnya merupakan "lahan basah" dan berpotensi sebagai tempat terjadinya praktik dugaan korupsi. Merujuk pada tren vonis 2022, sektor yang terdapat di empat kementerian ini menyumbang kerugian negara akibat praktik rasuah sedikitnya Rp 24 triliun. 

Yassar menilai penempatan para loyalis politik di sejumlah kementerian strategis sama saja memperpanjang catatan buruk praktik korupsi di sektor-sektor berbasis lahan, misalnya industri ekstraktif. "Semestinya ini tidak dijadikan sebagai tempat balas budi setelah menang dalam pilpres 2024," ucapnya.

Dari Solo, Jawa Tengah, wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan segala keputusan penempatan figur di kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo. Namun Wali Kota Surakarta itu menyatakan sejumlah partai politik telah menyodorkan nama-nama kadernya guna diplot mengisi jabatan menteri. Begitu juga soal komposisi unsur, Gibran tak menjawab tegas ihwal bagaimana komposisi kabinet pemerintahannya nanti. "Banyak profesional, itu nanti keputusan ada pada presiden terpilih, ya," katanya.

Serupa dengan Gibran, Presiden Jokowi, yang diklaim Prabowo sebagai figur yang paling banyak dimintai pendapat, membantah tudingan bahwa ia memberikan masukan ihwal pembentukan struktur kabinet Prabowo-Gibran. Jokowi mengatakan tak pernah cawe-cawe dalam perumusan kabinet Prabowo-Gibran, meskipun Gibran adalah putra sulungnya. "Soal kabinet yang akan datang, tanyakan kepada presiden terpilih," ujarnya.