Calon Anggota Komnas HAM Bermasalah

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM mendesak agar panitia seleksi calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memperhatikan latar belakang, integritas, dan independensi kandidat yang akan diloloskan. Sebab, dari hasil penelusuran rekam jejak 28 calon yang tersisa dalam proses seleksi, koalisi masih menemukan beberapa kandidat yang bermasalah. "Catatan kami, ada 10 orang yang latar belakangnya perlu diwaspadai," kata Totok Yulianto, anggota Koalisi, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, kemarin.

Koalisi ini terdiri atas sejumlah lembaga non-pemerintah bidang hukum dan hak asasi, di antaranya Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Elsam, dan Walhi. Pemilihan calon komisioner Komnas HAM segera memasuki tahap penyaringan dari 28 menjadi 14 calon. Calon akan menjalani tes psikologis dan tes kesehatan pada 17-18 Juli mendatang.

Selanjutnya, mereka akan mengikuti tes wawancara terbuka pada 19-21 Juli di gedung Mahkamah Konstitusi. Setelah mengikuti semua tahap itu, panitia akan memilih 14 nama untuk dibawa ke DPR. Komisi Hukum DPR lalu memilih 7 dari 14 kandidat sebagai komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 pada Oktober mendatang.

Totok tidak menjelaskan siapa saja calon yang harus diwaspadai oleh tim seleksi. Namun, ucap dia, temuan itu diperoleh Koalisi dari wawancara, observasi, pemantauan media massa dan media sosial, serta dialog publik. Menurut dia, Koalisi sangat memperhatikan para calon komisioner karena menginginkan Komnas HAM kelak bekerja lebih baik dibanding sebelumnya. "Harus yang paham HAM dan bisa bekerja," ucapnya.

Komisioner Komnas HAM, Hafidz Abbas, menampik tudingan bahwa lembaganya berkinerja buruk. Menurut dia, Komnas HAM sudah bekerja maksimal. Namun, kata dia, lembaganya kewalahan menghadapi banyaknya laporan yang masuk, termasuk harus berkoordinasi dengan lembaga lain. "Satu hari bisa masuk 40 laporan, sementara di internal hanya 300 orang," ujarnya.

Hafidz, yang juga ikut seleksi calon komisioner Komnas HAM, menampik anggapan dia berkualitas buruk dan berafiliasi dengan partai. "Saya tidak berafiliasi," katanya.

Calon komisioner Rafendi Djamin, juga membantah pernah bermasalah dalam pertanggungjawaban keuangan program dari donor. "Sudah dipertanggungjawabkan dan clear," ujarnya. Mohammad Choirul Anam, calon komisioner, juga menampik pernah menjadi kuasa hukum Labora Sitorus. "Tak pernah," ujarnya.

Ketua panitia seleksi, Jimly Asshiddiqie, menyatakan timnya selalu mendengarkan semua masukan dari berbagai pihak ihwal latar belakang para calon komisioner. Masukan itu akan diklarifikasi oleh tim seleksi. "Akan kami tanya saat wawancara, dan keputusan kami final," katanya. HUSSEIN ABRI DONGORAN

Catatan untuk Calon Komisioner

Panitia seleksi calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menghadapi dilema untuk memilih 14 dari 28 kandidat yang namanya akan disetor ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Ini dilema. Makin terkenal (calon), makin banyak laporan. Yang sama sekali tidak terkenal tak ada masalah," kata ketua panitia seleksi, Jimly Asshiddiqie, ketika dihubungi kemarin.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM menemukan data serupa. Berikut ini kategori catatan khusus dari Koalisi terhadap calon komisioner Komnas HAM.

1. Integritas
>>Perilaku korup (3 orang)
>>Ketidakjujuran (3 orang)
>>Tidak adil gender (3 orang)
>>Intoleran (3 orang)

2. Kompetensi
>>Kategori buruk (3 orang)

3. Independensi
>>Afiliasi korporasi (2 orang)
>>Afiliasi partai politik (2 orang)

4.Kurangnya Kapasitas
>>Kerja sama (2 orang)
>>Pengambilan keputusan (2 orang)
>>Komunikasi (4 orang)
>>Kinerja (3 orang)
>>Manajemen (4 orang) HUSSEIN ABRI DONGORAN