Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Debat Pilkada, Risma Janji Beri Subsidi PNBP Nelayan Jawa Timur

Dengan memberi subsidi PNBP dan memberi fasilitasi, menurut Risma, nilai tukar nelayan bisa lebih tinggi.

4 November 2024 | 06.54 WIB

Image of Tempo
Perbesar
(dari kiri) Pasangan calon gubernur Tri Rismaharini dan calon wakil gubernur Zahrul Azhar Asumta dalam debat perdana Pilgub Jatim 2024 pada Jumat, 18 Oktober 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube/KPU Jawa Timur

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini (Risma)- Zahrul Azhar Asumta berjanji akan memberikan subsidi Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi nelayan di Jawa Timur.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jawa Timur. Oleh karena itu, saya tidak akan menarik PNPB untuk nelayan. Kalau pemerintah pusat mau menarik PNBP dari nelayan, kami yang miskin. Maka, kami akan membayar untuk nelayan," kata Risma pada debat publik kedua di Grand City Surabaya, Ahad, 3 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Risma menjawab atas pertanyaan mengenai solusi izin pemanfaatan laut sejauh 2 mil yang seharusnya kewenangan pemerintah provinsi, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri 28/2021 yang berisi perizinan dan PNBP-nya jadi kewenangan kementerian.

Dengan memberikan subsidi PNBP dan memberi fasilitasi, menurut Risma, hal itu bisa membuat nilai tukar nelayan lebih tinggi dan tidak perlu direpotkan dengan beban membayar yang sebetulnya tak terlalu besar.

"Oleh karena itu, kami lakukan bagaimana memberi insentif supaya mereka keluar dari kemiskinan," ujarnya. Menurut Risma, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Debat kali ini bertema Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur. Di dalamnya terdapat delapan daftar subtema, mulai budaya dan birokrasi modern, inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik transparan, inklusif dan berkeadilan.

Subtema lainnya, yakni partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat, harmonisasi produk hukum daerah meaningful participation, dan optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintahan pusat dan daerah.

Subtema berikutnya adalah tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman serta mitigasi bencana dan bantuan sosial yang berkeadilan.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus