Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Dua Berita Populer: Jokowi Bantah Kirim Utusan hingga Dedi Mulyadi Kaget

Jokowi membantah tudingan mengirim utusan sebelum dipecat DPP PDIP.

15 Maret 2025 | 07.51 WIB

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berkaitan dengan revisi UU KPK dalam video yang diunggah di YouTube koreksi_org pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Pernyataan Jokowi disampaikan di Solo, Rabu, 26 Februari 2025. Tempo/Septhia Ryanthie
Perbesar
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berkaitan dengan revisi UU KPK dalam video yang diunggah di YouTube koreksi_org pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Pernyataan Jokowi disampaikan di Solo, Rabu, 26 Februari 2025. Tempo/Septhia Ryanthie

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Berita soal bantahan Presiden ke-7 RI Jokowi bahwa dirinya mengirim utusan sebelum dipecat Dewan Pimpinan Partai (DPP) PDIP menjadi berita populer di kanal nasional tempo.co pada Jumat, 14 Maret 2025. Selain itu, berita soal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kaget sungai di Bekasi punya status Sertifikat Hak Milik (SHM) juga jadi perhatian pembaca.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

1. Jokowi Bantah Kirim Utusan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Jokowi membantah tudingan telah mengirimkan utusan sebelum dipecat DPP PDIP. Menurutnya tudingan itu tidak masuk akal.

"Saya tegaskan tidak ada itu," ucap Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 14 Maret 2025. 

Ia pun meminta agar nama orang yang diutus disebutkan agar jelas. "Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas,” katanya.

Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menegaskan tidak ada utusan tersebut. Pihaknya justru mempertanyakan apa kepentingan dirinya jika mengirim utusan itu ke PDIP. Menurutnya, secara logika hal itu tidak masuk akal. “Kepentingannya saya apa mengutus untuk itu, coba logikanya,” ucap dia. Baca selengkapnya DI SINI.

2. Dedi Mulyadi Kaget

Dedi Mulyadi terkejut saat menemukan fakta bahwa Sungai Bekasi telah bersertifikat Hak Milik (SHM). Mulanya Dedi meninjau pelaksanaan perluasan kawasan Sungai Bekasi pada Senin, 10 Maret 2025. Namun di lapangan proses tersebut mendapatkan kendala akibat sejumlah lahan di sepanjang Sungai Bekasi sudah ada SHM.

Bahkan Dedi mempertanyakan bagaimana tanah di bantaran sungai bisa berstatus menjadi kepemilikan pribadi. Dia bahkan menyoroti persoalan yang serupa pernah terjadi di daerah lain, termasuk laut yang sempat bersertifikat sebelum akhirnya dicabut pemerintah.

"Nggak mungkin mah sungai berubah jadi sertifikat, nggak mungkin. Sungai mah sungai dari dulu," ujarnya dalam saluran YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Baca selengkapnya DI SINI.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus