Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dua kubu massa aksi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Senin siang, 19 Februari 2024. Pertama massa dari Aliansi Mahasiswa Selamatkan Demokrasi Indonesia. Kedua, massa dari Aliansi Mahasiswa Jaga Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kubu Aliansi Mahasiswa Selamatkan Demokrasi Indonesia menuntut pemilu tanpa kecurangan sekaligus Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dicopot karena dinilai antek Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Copot Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, penjahat demokrasi, penjahat etika, antek Istana, komisioner KPU RI yang lain rebutan naik privat jet,” tulis massa aksi dalam spanduk mereka.
Salah satu orator di atas mobil menyebut aksinya di Kantor KPU tidak dimobilisasi dengan uang, tapi digerakkan oleh kondisi demokrasi di Indonesia. “Kami bukan orang yang dibayar, bukan dikasih nasi bungkus. Murni untuk demokrasi menjadi berperadaban,” pekik orator itu.
Massa tersebut datang lebih awal di depan gedung kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.00. Mereka tiba menggunakan mobil komando dengan pelantang yang diikat di besi mobil itu. Massa itu tampak tidak masif, terlihat hanya beberapa kelompok mahasiswa, masyarakat sipil, dan ibu-ibu yang membawa tulisan protes atas kecurangan pemilu.
Sekitar satu jam berorasi, tiba Aliansi Mahasiswa Jaga Indonesia dengan satu mobil komando dan dua bus mini berisi mahasiswa. Mereka berorasi di samping kiri gedung KPU, berlawanan dengan massa sebelumnya. Mereka tiba sekitar pukul 14.10 di depan Kantor KPU.
Aliansi Mahasiswa Jaga Indonesia menuntut sekaligus mengecam adanya bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas di Pemilu 2024. Mereka mendukung KPU dan Bawaslu bekerja independen.
“Aliansi Mahasiswa Jaga Indonesia dengan tegas mendukung KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional,” kata Aliansi dalam siaran persnya.
Selain itu, mereka juga percaya kepada KPU dan Bawaslu mampu mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan damai. Mereka meminta masyarakat mengawal dan menjaga KPU serta Bawaslu dari pengkhianat bangsa. “Mengawal dari komprador pengkhiat negara yang ingin mencederai proses demokrasi,” kata mereka.
Mereka beralasan aksinya dilakukan karena prihatin dengan fenomena politisasi gerakan liar dan manuver menyesatkan yang bertujuan menciderai proses Pemilu 2024. Mereka menilai gerakan seperti ini tidak boleh dibiarkan.
“Siapa pun harus tunduk dan patuh pada Undang-undang Negara Republik Indonesia. Upaya mendelegitimasi tahapan Pemilu 2024 dapat merusak pesta demokrasi saat ini yang sedang berlangsung dan berproses di KPU,” kata mereka.
Foto 
