Gaya merangkul amerika

MENTERI Negara Ristek B.J. Habibie ternyata cukup piawai di pentas politik. Kepiawaiannya itu, paling tidak, terkesan dalam kunjungannya ke Washington, D.C., pekan lalu. Semula, kunjungannya ke ibu kota Amerika Serikat itu sekadar memenuhi undangan Exim Bank untuk menjadi pembicara pada pertemuan tahunan instansi tersebut. Namun, Habibie memanfaatkannya juga untuk melobi para pengambil keputusan di negara superkuat itu. Langkah tersebut dilakukan Habibie karena ada kekhawatiran hubungan antara Indonesia dan Amerika terganggu. ''Hubungan yang erat selama 20 tahun terasa merenggang sejak terjadi insiden Dili,'' kata seorang diplomat senior Indonesia di Washington, D.C. Kerenggangan itu makin dirasakan ketika delegasi Amerika di pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Februari lalu, berubah sikap menjadi tak simpatik terhadap Indonesia. Lalu, dua pekan silam, santer terdengar di Washington tentang kemungkinan pemerintah Amerika memangkas fasilitas GSP (pembebasan bea masuk komoditi dengan jumlah tertentu) dari Indonesia. Konon, alasan yang akan dipakai untuk pencabutan GSP itu adalah perlindungan hak buruh di Indonesia sebagaimana dituduhkan Serikat Buruh Amerika tak memenuhi syarat-syarat internasional sesuai dengan peraturan mengenai GSP. ''Sebetulnya nilai GSP-nya kecil, tapi kita melihatnya sebagai pesan politik,'' kata Habibie. Tahun lalu, dari ekspor Indonesia senilai US$ 4,5 miliar, hanya US$ 650 juta yang mendapatkan fasilitas bebas bea masuk itu. Adanya ancaman pencabutan GSP itulah yang membuat Menteri Habibie diatur berjumpa dengan anggota DPR dan Senat, menteri perdagangan, serta konglomerat Amerika yang mempunyai maupun yang merencanakan bisnis di Indonesia. Habibie menjelaskan kepada mereka tentang potensi ladang bisnis di Indonesia, seperti proyek energi, telekomunikasi, dan teknologi tinggi, yang nilainya miliaran dolar serta menguntungkan kedua belah pihak. Diplomasi proyek ''teknologi tinggi'' ini rupanya cukup ampuh. Terbukti, hari itu juga tiga senator menulis surat kepada Presiden Clinton agar menolak usul pencabutan fasilitas GSP terhadap Indonesia karena dianggap akan merugikan ekspor Amerika. Presiden Clinton, yang juga hadir di forum Exim Bank tampil di podium setelah Habibie tampaknya sudah maklum dengan posisi Indonesia. ''Jika saya pergi ke pertemuan G-7 (tujuh negara industri) di Tokyo, saya akan bertemu dengan Presiden Indonesia untuk mengirimkan pesan kepada Gerakan Nonblok, kepada negara berkembang di dunia, bahwa Amerika ingin menjadi mitra dagang mereka,'' katanya. Adakah ucapan Clinton itu merupakan dukungan terhadap diundangnya Presiden Soeharto, selaku Ketua Gerakan Nonblok, ke pertemuan tujuh negara industri di Tokyo, atau berarti lain? ''Pernyataan itu berarti Presiden Clinton berencana bertemu dengan Presiden Soeharto pada waktu sekitar berlangsungnya perundingan G-7, jika Presiden Soeharto berada di Tokyo,'' kata seorang pejabat Amerika yang tak mau disebut namanya. Padahal, kata Duta Besar Ramly, Presiden Soeharto hanya akan ke Tokyo jika diundang sebagai Ketua Gerakan Nonblok untuk berbicara di depan pertemuan G-7. Kendati Menteri Luar Negeri AS, Warren Christopher, menyatakan soal undangan ke Tokyo akan diproses G-7, pernyataan Clinton tentang Indonesia sebagai pemimpin Gerakan Nonblok memberikan harapan diundangnya Presiden Soeharto. Bambang Harymurti (Washington, D.C.)